KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

IMAM ABDUL RAHMAN, NIM: 99373755 (2005) KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
99373755_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
99373755_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (9MB)

Abstract

Ketimpangan keterwakilan perempuan da!am lembaga-lembaga perumus dan pengambilan keputusan tampak jelas dari delapan kali hasil pemilu di negara kita yajtu sejak pemilu tahun 1955-2004. Hal ini dibuktikan bahwa berlangsungnya proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan umum yang mnyangkut kehidupan rakyat banyak didominasi oleh laki-laki. Padahal partisipasi sej~jar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pacta tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981. Sekarang, lebih dari 20 tahun sejak ditandalanganinya konvcnsi itu (yang 'juga lclah diralifikasi olch 165 ncgara), kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan di seluruh pelosok dunia khususnya di Indonesia masih saja termat:iinalisasi dan kurang terwakili di dunia politik. Asumsi dasar yang mendorong penelitian yang berjudul KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI INDONESIA PERSPEK'fLF HUKUM LSLAM adalah masih rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap lembaga pengambil kebijkan dan pengambil keputusan juga pendapat para ulama tentang keterlibatan perempuan dalam kancah poltik. Yang berarti pula bahwa kebijakan yang dihasilkan bias jender, padahal persoalan perempuan dan anak hanya akan sensitive gender apabila yang merumuskan dan mengamhil keputusan adalah perempuan sendiri yang lehih tahu persoalannya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana sumber-sumber yang penyusun gunakan adalah Undang-undang, buku-buku, bahan pustaka, media elektronik dan media massa yang mempuyai relavansi dengan tema penelitian ini. Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu berusaha mendekati masalah dari sudut pandang legal formal/sisi normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimana sebenamya Hukum Islam memandang jumlah kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam berpolitik khususnya lembaga legislatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia suatu yang harus di realisasikan demi kemaslahatan, mengingat apabila tidak terpenuhinya kuota tersebut maka persoalan yang menyangkut tentang perempuan dan anak akan tidak tcrtangani dengan baik. Dengan adanya kuota 30 % perempuan dalam setaiap pengambilan keputusan maka cita-cita membangun negara yang demokratis tidak akan tercapai dan kualitas demokrasipun akan terancam yang mengakibatkan persoalan yang menyangkut tentang perempuan dan anak akan lebih tak tertangani dengan baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. DR. HAMIM ILYAS, MA 2. SlTl FATIMAH, SH. M.HUM
Uncontrolled Keywords: Perempuan, hukum Islam
Subjects: WANITA DALAM ISLAM
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 22 Jul 2019 10:41
Last Modified: 22 Jul 2019 10:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35961

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum