DELIK PENODAAN AGAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI RI TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JAMAAT AHMADIYAH INDONESIA)

CITA SARY DJA'AKUM - NIM. 04370016, (2010) DELIK PENODAAN AGAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI RI TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JAMAAT AHMADIYAH INDONESIA). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (DELIK PENODAAN AGAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI RI TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JAMAAT AHMADIYAH INDONESIA) )
BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (854kB) | Preview
[img] Text (DELIK PENODAAN AGAMA (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI RI TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JAMAAT AHMADIYAH INDONESIA) )
BAB II,III,IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (283kB)

Abstract

Delik penodaan agama yang merupakan suatu delik penghinaan terhadap suatu agama marak sekali terjadi di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat ketidakpuasan seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu ajarang yang merupakan dogma secara turun-temurun. Sehingga muncullah konflik-konflik keagamaan yang bermotifkan simbol agama. Hal ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang menyangkut permasalahan teologi terhadap ajaran dan nilainilai agama. Agama didogmatis dengan tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Bahkan agama juga sering dijadikan sebagai ajang kepentingan politik, sehingga kesucian dan kesakralannya menjadi hilang. Munculnya SKB tiga menteri terhadap Ahmadiyah tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh Ahmadiyah Qodian. Akidah Islam yang sudah disimpangkan oleh Ahmadiyah Qodian menimbulkan reaksi yang sangat keras dikalangan masyarakat. Sehingga terjadi kekerasan dibeberapa daerah termasuk tragedi monas pada tanggal 21 Mei 2008. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya SKB tiga menteri terhadap Ahmadiyah. SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dipandang merupakan langkah yang aman dalam mengatasi kasus Ahmadiyah dan masyarakat Islam secara luas. Namun demikian SKB ini dipandang oleh sebagian masyarakat bukan merupakan jalan yang terbaik dalam mengatasi kasus Ahmadiyah di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat yang anti terhadap Ahmadiyah dikeluarkannya SKB tiga menteri tidak membuat mereka puas, sebab SKB ini hanya bisa memberikan peringatan dan tidak membekukan apalagi membubarkan keberadaan Jamaat Ahmadiyah di Indonesia. SKB hanya sebagai jalan alternatif untuk mengatasi keributan dan kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah. SKB juga merupakan prodak hukum baru yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dikeluarkannya SKB hanya sebagai peringatan terhadap Ahmadiyah agar kembali keajaran yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. SKB juga merupakan peringatan terhadap masyarakat agar tidak bersikap anarkis dan main hakim sendiri. Sebab hal ini tidak dapat dibenarkan di Indonesia yang notabene sebagai negara hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing : Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum., AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum.
Uncontrolled Keywords: keputusan bersama mentri agama, jamaat Ahmadiyah, penodaan agama
Subjects: Peradilan Islam
Peradilan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Date Deposited: 10 Sep 2012 11:10
Last Modified: 21 Apr 2016 07:28
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3601

Actions (login required)

View Item View Item