HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER (STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM)

ARJUWIN TAQWA - NIM. 05360027, (2010) HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER (STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER (STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM) ) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER (STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM) ) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Wacana gender mengalami perkembangan yang cukup berarti dan mendapatkan sorotan hangat dari setiap kalangan, termaksud dalam wilayah hukum dan politik belakangan ini. Gambaran mengenai gender khususnya dalam ranah hukum keluarga, menurut pandangan mereka sarat dengan nuansa ketidakadilan, ketidakberpihakkan, dan cendrung mengunggulkan (mengangkat derajat) kaum laki-laki (patriarkhis). Akibatnya, muncul dikotomi antara kaum pria dan kaum wanita yang menganggap keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh dalam hal tertentu, sehingga yang paling diuntungkan adalah golongan patriarkhi. Sedangkan kaum perempuan termarjinalisasikan oleh kepentingan-kepentingan kaum laki-laki. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjunya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya juga disebut KHI) fokusnya terhadap quot;hak dan kewajiban suami- isteri quot; yang kini dijadikan pedoman penerapan hukum keluarga di Indonesia, apakah kedua sumber tersebut sudah relevan untuk sekarang ini mengingat begitu cepatnya perubahan paradigma sosial ditubuh masyarakat kita. Karena penelitian ini merupakan kajian kritis normatif, maka dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literir atau library research (studi pustaka). Karena itu, bahan buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bahan buku primer, yakni berupa UUP dan KHI. Kedua, bahan buku sekunder yang bersifat primer, yaitu bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para ulama, pakar atau praktisi atau halhal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Ketiga, bahan buku sekunder berupa bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Karena pembahasan fokus mengenai hak dan kewajiban suami-isteri, maka di sini penulis akan mewarnai penelitian ini dengan paradigma gender serta pendekatan sosiologi hukum yang nantinya dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis. Di sini kewajiban-kewajiban isteri terhadap suami adalah: Pertama, isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami (KHI Pasal 83 ayat (1)). Kedua, isteri wajib mengatur rumah tangga (Pasal 34 ayat (2) UUP). Kemudian pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 ayat 1 KHI. Secara eksplisit, hukum perkawinan di Indonesia di era kontemporer seperti sekarang terkesan bias gender, sedangkan jika ditinjau dari perspektif gender dan ham, bahwa Pasal-Pasal dalam UUP dan KHI dalam kenyataannya masih mendiskriminasikan serta mensubordinasikan kaum hawa. Karena untuk saat ini kaum wanita sudah banyak terjun ke dunia publik sebagaimana kaum laki-laki baik dalam dunia pekerjaan ataupun sebagainya. Jadi secara Implisit, maka sudah seharusnya mendekonstruksi kedua sumber tersebut dengan konsep yang baru yang lebih bersifat egalitarian yang bisa menampung kepentingan kaum laki-laki dan kaum wanita sebagai tuntutan zaman.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item