KEBIJAKAN GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKU BUWONO IX TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH

DESY PITALOKA, 15370064 (2019) KEBIJAKAN GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKU BUWONO IX TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKU BUWONO IX TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH) 15370064_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN GUBERNUR DIY SULTAN HAMENGKU BUWONO IX TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH) 15370064_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, adalah peraturan kebijakan selain peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut menuai konflik, karena terdapat pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga keturunan sebatas HGB saja. Sehingga dinilai ada perlakuan yang berbeda di kalangan masyarakat khususnya etnis Tionghoa dalam kepemilikan tanah di DIY. Dalam Undang-Undang Keistimewaan sebagai turunan dari Undang-Undang Peraturan Daerah, bahwa DIY berhak mengatur secara khusus dalam urusan pertanahannya. Oleh karena itu penulis akan membahas bagaimana Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 menurut siyasah dusturiyah, dan hak atas tanah dalam islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil survey lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskripstif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan Gubernur DIY tentang pemberian hak atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa dalam sudut pandang Siyasah Dusturiyah, dan hak atas tanah dalam islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI non Pribumi selain dengan hak milik adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dengan tingkat ekonomi lemah dalam kepemilikan tanah agar tanah tidak dikuasai oleh orang dengan kemampuan ekonomi kuat khususnya etnis Tionghoa, serta untuk menekan pembangunan para investor agar penguasaan atas tanah dapat terkendali di DIY demi terwujudnya kemasalahatan bagi rakyat, langkah tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah untuk menjamin kemaslahatan rakyat khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta. Dalam islam sendiri pemerintah diperbolehkan memberikan tanah milik Negara kepada rakyat yang disebut dengan iqtha’, tidak semua tanah yang diberikan dengan iqtha statusnya beralih menjadi tanah milik pribadi. Adapun kebijakan Sultan HB IX dalam Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 dengan memberikan sebatas HGB saja khususnya bagi etnis Tionghoa merupakan iqtha dengan status hak pakai, dimana rakyat yang diberikan tanahnya oleh pemerintah hanya berhak menggunakannya saja, sedangkan status tanahnya tidak menjadi miliknya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item