HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

MR. MUHAMMADHARON HOH, NIM: 13360067 (2019) HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM)
13360067_BAB-I-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM)
13360067_BAB-II_IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (4MB)

Abstract

Pada tahun 2004, terjadinya konflik kekerasan bersenjata di Patani Thailand pada fase baru antara Pemerintah Thailand dengan Kelompok Pemberontakan yang mewakili masyarakat Melayu Patani. Secara historis, konflik Patani berakar dari ekspansi dan invasi Kerajaan Siam terhadap wilayah Kerajaan Melayu Patani pada tahun 1785, Penguasaan Kerajaan kesultanan Melayu Patani oleh Pemerintah Thailand lewat traktat Anglo-Siam pada tahun 1902. Diskriminasi terhadap budaya, berupa bahasa dan agama, masyarakat Patani menjadi penyebat konflik. Kondisi ini melahirkan tuntutan kemerdekaan atau pemisahan diri bagi masyarakat Patani terhadap Pemerintah Thailand. Penelitian ini membahas mengenai hak menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination) bagi suatu bangsa dan negara, apakah masyarakat Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan kepada hukum Internasional dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan normatif. Data-data yang digunakan berupa data primer dan data skunder, data primer didapatkan dari buku-buku tentang Hukum Internasional secara langsung, sedangkan data skunder didapatkan dari buku-buku lainnya yang berkaitan Hukum. Analisa data menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan menjelaskan tentang hak bangsa Patani dalam menentukan nasib sendiri menurut hukum Internasional dan hukum Islam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa masyarakat Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination) dalam hukum Internasional dan hukum Islam. Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Patani yang berdasarkan kepada Piagam PBB Pasal 1 ayat 2, dua instrumen Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Nomor 1514 (XV)/1960, Nomor 2526/1970, dan Nomor 1541/1970. Adapun hasil penelitian dari hukum Islam bahwa penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Patani diperbolehkan dalam konteks kolonialisme yang berjuang untuk kemerdekaan atau pemisahan diri. Deklarasi Kairo tentang HAM Islam yang perspektif Syari’ah memuatkan Self Determination pada Pasal 11. Demikian, Masyarakat Patani telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum Internasional dan hukum Islam. Kata Kunci: Right To Self Determination, Kemerdekaan, Bangsa Patani

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: DR. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.
Uncontrolled Keywords: Right To Self Determination, Kemerdekaan, Bangsa Patani
Subjects: HAK ASASI MANUSIA
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 10 Mar 2020 09:07
Last Modified: 10 Mar 2020 09:07
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36129

Actions (login required)

View Item View Item