PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ( TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

NURMA AUDINA, NIM: 14360012 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ( TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ( TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL))
14360012_BAB I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (6MB) | Preview
[img] Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ( TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL))
14360012_BAB-II_sampai_SEBELUM BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (5MB)

Abstract

Setiap kejahatan yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian terutama bagi pihak korban. Korban kejahatan khususnya korban pelanggaran HAM berat harus menanggung kerugian karena kejahatan yang diterimanya baik itu secara materiil maupun non materiil. Namun dalam penyelesain perkara pidana banyak dari korban yang kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi baik itu dari ranah hukum nasional maupun internasional. beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, misalnya KUHAP, Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undangundang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Adapun dalam hukum internasional terdapat beberapa instrument internasional yaitu Statuta Roma 1998, Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 (5), Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat Pasal 21 (2). Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan internasional serta apakah mekanisme perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Menjawab rumusan permasalah tersebut, digunakan penelitian kepustakaan (library search) dengan berdasarkan studi kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif. Setelah data dari kepustakaan terkumpul, maka dilanjutkan analisis dan komparasi dengan menggunakan teori M q ṣid sy-sy r h untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasional bagi korban pelanggaran HAM berat terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi belum dapat dijalankan karena mekanisme pengaturannya belum diatur secara jelas dan belum memenuhi standar internasional yang sesuai dengan pengaturan mengenai mekanisme pemberian perlindungan bagi korban dalam Statuta Roma, yang dapat menjamin korban dalam mendapatkan penggantian kerugian secara materiil dan imateriil. Namun peraturan yang diatur tentang perlindungan korban pelanggaran HAM berat baik itu dalam hukum nasional maupun internasional apabila dihubungkan dengan teori M q ṣid sy-sy r h sebenarnya telah mencakup secara keseluruhan yang berkaitan dengan Ḥifẓ An-nafs, Ḥifẓ l-m l d n Ḥifẓ Al-„ ql. Keywords: Perlindungan korban, Pelanggaran HAM Berat, Hukum Nasional, Hukum Internasional.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Perlindungan korban, Pelanggaran HAM Berat, Hukum Nasional, Hukum Internasional.
Subjects: HAK ASASI MANUSIA
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 10 Mar 2020 09:08
Last Modified: 10 Mar 2020 09:08
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36131

Actions (login required)

View Item View Item