SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

YUSDIANDRA ALFARISHY, NIM: 13370004 (2019) SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) 13370004_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (13MB) | Preview
	Text (SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) 13370004_BAB-II_sampai_BAB_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Masyarakat Tanah Renah sebagai sebuah komunitas merupakan suatu bangunan masyarakat yang lengkap dan utuh. Tatanan-tananan dalam sosial kemasyarakatan telah diatur dan disesuaikan menurut adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang. Termasuk di dalamnya sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan serta perangkat yang menjalankannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat itu tidak bisa lepas dari isu perubahan dan perkembangan sosial, sehingga kemudian menjadi menarik untuk melihat fenomena tersebut, khususnya bagi masyarakat adat. Mengingat pada perkembangannya adat tidak hanya berhadapan dengan agama Islam saja melainkan juga dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang berakibat pada penyeragaman sistem pemerintahan di tingkat paling bawah dan kemudian berdampak pada masyarakat adat. Berdasarkan deksripsi diatas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi di era sekarang dan bagaimana sistem pemerintahan adat tersebut jika dilihat dalam perpsketif fiqih siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah menggambarkan dan mengeksplorasi sistem pemerintahan tradisional masyarakat Tanah Renah dengan menggunakan pendekatan fiqih siyasah. Sehingga kemudian didapati suatu pemahaman terhadap kepercayaan, ajaran atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang berikutnya dapat diuraikan dan dijelaskan melalui melalui perspektif ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan urf sebagai teori utama dalam upaya menjelaskan dan menganalisa konsep sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah, dan teori fakta sosial Emile Durkheim sebagai teori pendukung. Dari penelitian ini didapati kesimpulan bahwa sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah mengikuti pola berjenjang naik bertangga turun. Di setiap jenjang tersebut diisi oleh pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap lingkungannya yaitu dimulai dari tingkatan terendah tengganai, ninek mamak, serta sampai pada tingkatan tertinggi yaitu depati. Dalam hal mekanisme pengambilan keputusan; depati, ninek mamak, serta tengganai selaku pemangku adat selalu terlibat secara aktif dengan unsur lain seperti alim ulama, cerdik pandai, dan hulubalang/pemuda dalam musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan agar selalu berada dalam jalur kepatutan dan kebenaran. Dilihat dari sudut pandang fiqih siyasah, sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah memuat nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam ketatanegaraan Islam. Seperti gambaran bagaimana sistem kepemimpinan yang ideal, suksesi dengan segala persyaratannya, dan produk yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat. Kata Kunci : Sistem, Pemerintahan, Adat, Tradisional, Fiqih Siyasah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item