MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES LAMONGAN

MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, NIM: 15340104 (2019) MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES LAMONGAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES LAMONGAN) 15340104__BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES LAMONGAN) 15340104_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tindak pidana manipulasi data transaksi yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan salah satu bentuk perkembangan kejahatan baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan cyber. Pada dasarnya teknologi yang diproduksi bertujuan untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia, akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan perbuatan hukum yang baru. Keberadaan transportasi online sendiri sejatinnya belum ada aturan hukum yang mengatur namun segala bentuk kegiatan transaksinya sebagaimana yang diatur dalam Undang - undang Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cyber ini semestinya juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Tranksaksi elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya serta melakukan pendekatan secara yuridis empiris yang mana melihat kesusuian dari data-data lapangan yang merupakan data primer dengan bahan hukum sekunder yaitu peraturan , sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik yang mana untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa dari hasil data tersebut. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Lamongan dilaksanakan seperti halnya tindak pidana biasa yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi Informasi sendiri bahwa pelaksanaan penyidikan diatur sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang ini yang juga memuat beberapa aturan kusus. Yang menjadi permasalahan selama pelakasanaan penyidikan adalah keterbatasan penyidik serta tidak adanya kerjasama antara penyidik Kepolisian dengan penyidik PPNS sehingga pelaksanaan penyidikan belum bisa berjalan secara efektif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item