IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/ PUU-I/ 2003 TERHADAP PELAKU TINDAKAN TERORISME

ILHAM NOVIAN, NIM: 15340061 (2019) IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/ PUU-I/ 2003 TERHADAP PELAKU TINDAKAN TERORISME. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/ PUU-I/ 2003 TERHADAP PELAKU TINDAKAN TERORISME) 15340061_Bab-I_Bab-V_Daftar-Pustaka.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/ PUU-I/ 2003 TERHADAP PELAKU TINDAKAN TERORISME) 15340061_Bab-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Ledakan Bom Bali I menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah Indonesia. Tidak adanya instrumen hukum yang tepat untuk menjerat para pelaku teror menyebabkan pemerintah harus bertindak cepat guna menanggulanginya. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia secara terpaksa harus melakukan tindakan anomali dalam hukum pidana, yaitu dengan memberlakukan surut suatu undang-undang. Tentu ini bertentangan dengan tujuan utama dari lahirnya asas legalitas sebagai pelindung warga negara atas tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah selaku penguasa. Kehadiran Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang memuat aturan materiil juga formil tentang kejahatan terorisme dan selanjutnya dapat diberlakukan surut oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2002, tertanggal 18 Oktober 2002 atau enam hari setelah peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002 merupakan manifestasi dari ketidaksiapan Pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, menarik untuk dilihat mengapa asas legalitas sebagai prinsip dasar hukum pidana diberlakukan secara menyimpang dalam pembentukan undang-undang tersebut sebelum akhirnya dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi kemampuan berlaku surutnya, sehingga memberikan dampak hukum dari adanya pembatalan tersebut kepada para pelaku Bom Bali I. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka yang menitikberatkan pada studi literatur dengan menggunakan pendekatan yuridis-sinkronisasi. Kerangka teoretik yang penulis gunakan sebagai alat bedah dalam penelitian ini antara lain, teori negara hukum, teori asas legalitas dan teori hak asasi manusia. Sementara data yang dipergunakan dalam penelitian tersusun atas bahan primer, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002, bahan sekunder, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 dan bahan tersier berupa buku atau karya tulisan lain yang mendukung penelitian ini. Sehingga, analisis data yang diperoleh dari penelitian ini ialah analisis kualitatif. Ancaman pemboikotan wisatawan oleh dunia internasional mengakibatkan Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat dalam menyikapi kondisi yang terjadi demi menjaga nama baik kedaulatan negara, yaitu melalui pembentukan undang-undang darurat. Upaya yang ditempuh pemerintah ialah dengan cara mengesampingkan asas legalitas, sehingga aturan hukum tersebut dapat diberlakukan secara surut pada kasus Bom Bali I. Langkah ini diambil agar pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk bisa menjerat dan mengadili para pelaku. Namun, kekuatan berlaku surut dari undang-undang darurat ini pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akibat pembentukannya yang tidak wajar karena bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip dasar hukum pidana. iv Pembatalan berlaku surut ini tentu memberikan dampak hukum beragam kepada para pelaku Bom Bali I, tergantung sejauh mana proses hukumnya masih berjalan. Terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak akan memberikan dampak hukum apapun karena sifat putusannya yang secara teoretis tidak boleh berlaku surut. Sementara untuk perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan dan persidangan, maka undang-undang darurat tersebut akan dikesampingkan. Kata kunci: Terorisme, Penyimpangan Asas Legalitas, Kedaulatan Negara.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item