PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (STUDI TERHADAP PANDANGAN HAZAIRIN DAN RELEVANSlNYA DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA)

KHODIJAH NURUL' AINI, NJM. 95382404 (2003) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (STUDI TERHADAP PANDANGAN HAZAIRIN DAN RELEVANSlNYA DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

Preview	Text (PENGELOLAAN ZAKA T OLEH NEGARA (STUDI TERHADAP PANDANGAN HAZAIRIN DAN RELEVANSlNYA DENGAN PENGELOLAAN ZAKA T DI INDONESIA)) 95382404 BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (STUDI TERHADAP PANDANGAN HAZAIRIN DAN RELEVANSlNYA DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA)) 95382404 BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Upaya legislasi pengelolaan zakat di Indonesia oleh umat Islam membuahkan hasil saat diundangkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Upaya tersebut sudah lama diupayakan oleh umat Islam Indonesia, namun seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan politik seringkali yang harus dihadapi, disamping hambatan-hambatan lain. Pada "setiap' upaya legisJasi hukum Islam, ada anggapan pada sebagian kalangan yang menganggap hahwa Indonesia bukan negara agama, jadi tidak boleh ikut campur dalam persoalan keagamaan (dalam hal ini Islam). Juga sering terdengar di media massa, upaya legislasi itu dianggap menghidupkan kembali semangat Piagam Jakarta, bahkan untuk mendirikan negara Islam. Dari sini penyusun tertarik untuk membahas pemikiran Hazairin tentang pengeJolaan zakat oleh negara. Dia berpandangan bahwa, kendatipun negara Republik rndonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-undang Dasar RI memberi kemungkinan kepada p~jabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Lebih jauh Hazairin berpendapat bahwa: makna "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam pasal 29 ayat ( 1) Undangundang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa "negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam," demikian juga bagi agama lain. Jadi, untuk menjalankan syariat (norma agama) memerlukan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya syari 'at zakat. Hal ini berkesesuaian dengan ajaran Islam, yang tercermin dalam nas alQur'an dan dalam perilaku Rasulu1lab Muhammad SAW., yang secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat barus dilakukan oleh negara (pemerintah); negara dalam hal ini mewakili kepentingan dan hak para mustahiq zakat. Juga berkesesuaian dengan pemikiran dalam hukum Islam. UU Pengelolaan Zakat membagi pengelola zakat menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dikelola pemerintah (negara) melalui jalur birokrasi, sedangkan LAZ dikelola oleh masyarakat di bawah pengawasan pemerintah. UU tersebut - dalam hal ini - memiliki relevansi dengan pemikiran Hazairin, karena negara bertindak sebagai pengelola zakat. Walaupun dalam UU tersebut tidak mewajibkan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan karena; UU tersebut tidak bersifat imperatif (memaksa), namun lebih bersifat fakultatif (pilihan). Hal ini dapat dilihat pada pasal 12 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Namun, ada pasal (penjelasan pasal) yang dapat dipandang mengandung relevansi dengan pemikiran Hazairin. Hazairin menghendaki suatu bangunan hukum Islam (syari'at) yang berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. Sebagai contoh, mustahiq delapan yang ditentukan UU Pengelolaan Zakat, tidak lagi seperti rumusan fiqh klasik, namun memenuhi kebutuhan keindonesiaan (penjelasan UU Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat (2)). Hazairin menginginkan fiqh yang bercorak Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item