ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERSPEKTIF AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH

NUR ROHMAH, NIM: 12370043 (2019) ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERSPEKTIF AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERSPEKTIF AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH) 12370043_BAB-1_IV.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERSPEKTIF AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH) 12370043_BAB-2_SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kementrian dalam negeri menegeluarkan aturan yang berupa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kemendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang terkonsep dan sistematis. Hal ini demi menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai pelengkap penelitian nantinya, penulis ingin melihat substansi dari peraturan tersebut melalui kaca mata islam. Atas latar belakang di atas, analisis terhadap Peraturan dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa memiliki rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana tinjauan Mas lahah Mursalah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa? Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui data teks dari Permendagri, dengan mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari konsep yang ada dalam teori Maslahah Mursalah. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa Permendagri No 20 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang Desa, buku-buku, majalah dan internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, peraturan tersebut apabila ditinjau dari teori maslahah mursalah memiliki kategori peraturan yang bersumber dari birokrasi perangkat desa itu sendiri. Karena dengan tujuan adanya peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, hal tersebut merupakan suatu keharusan demi terciptanya tata keuangan yang baik dan terselenggaranya pengelolaan keuangan desa yang transaparan dan selebihnya juga mengarah pada penertiban administrasi di desa. Sekalipun dalam syari’at Islam, tidak ada dalil khusus yang mengatur terkait pengelolaan dari keuangan desa. Namun dengan adanya perarturan tersebut, sangat jelas mengarah pada konsep menjaga harta seperti yang dijelaskan dalam salah satu konsep Al-Maslahah al-Daruriyah. Selanjutnya, Permendagri no 20 tahun 2018, diharapkan peraturan tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item