TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH

RISTA EKTA ENDITA PUTRA, NIM: 13370081 (2019) TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH) 13370081_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA-1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH) 13370081_BAB-II_sampai_SEBELEUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2. Kabupaten Klaten adalah termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang ditetapkan sebagai sentra produksi padi dan sawah. Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Dibandingkan dengan industri besar, industri kecil mempunyai andil lebih besar dalam perekonomian Kabupaten Klaten. Di Klaten saat ini ada 33.221 Industri Kecil Menengah dengan sentra industri suatu produk yang bisa terdapat dalam beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan bisa terdapat beberapa sentra industri. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, pengumpulan data empiris, dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah adalah kawasan kabupaten klaten tidak memiliki kawasan industri, akan tetapi kawasan peruntukan industri (KPI). Menurut perspektif yang digunakan kebijakan tersebut sesuai dengan perspektif Maslahah karena kebijakan tersebut memiliki manfaat dalam perkembangan industri, memajukan siklus ekonomi masyarakat lebih maju, dan sesuai dengan sumber daya alam di wilyah kabupaten Klaten. Dari kebijkan tersebut melalui peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tidak melanggar nilai-nilai dari peraturan nasional yaitu Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang nasional. Maka dari itu kelola tata ruang industri kabupaten Klaten masih sesuai koridor hukum Islam dan hukum positif

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item