HAK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN KAMPANYE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019) PERSPEKTIF SIYASAH

AL MA’WA, NIM. 15370018 (2019) HAK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN KAMPANYE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019) PERSPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (HAK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN KAMPANYE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019) PERSPEKTIF SIYASAH)
15370018_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (9MB) | Preview
[img] Text (HAK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN KAMPANYE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019) PERSPEKTIF SIYASAH)
15370018_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Banyaknya pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU- XVII/2019yang menguji teradap Undang-undnag Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan Umum(Pemilu). Mahkamah Kontitusi dalam putusannya membolehkan presiden dan wakil presiden petahana yang kembali bertarung dalam kontestasi pilpres yang diselenggarakan pada 17 April 2019 terdapat banyak pertentangan maka mengenai hak presiden melakukan cuti ketika hendak melaksanakan kampanye berdasarkan pada konsep siyasah syari‟ah dan saddu Dzari‟ah. UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 300 hanya menjelaskan tentang Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melakukan kampanye tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan dan aturan apabila presiden hendak melakukan kampanye. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019.Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat dua focus permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019 jika dari SiyasahSyari‟ah dan dari Saddu Dzari‟ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut jika ditinjau dari kaidah Siyasah Syari‟ah Calon presiden yang berkompetisi mendapatkan hak yang sama terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bukan petahana yang berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi disisi lain hal tesebut juga dapat membuat presiden petahana yang tidak cuti dalam berkompetisi kembali menjadi presiden rentan menyalahi ii kewenangannya sebagai kepala negara.dan dalam Saddu Dzari‟ah Presiden dan Wakil Presiden petahana harus melakukan cuti saat kampanye, agar tercegah dari timbulnya kemafsadatan yang lebih besar dari pada kemanfaatannya agar masyarakat dapat membedakan dimana seorang capres petahana sebagai capres maupun sebagai presiden.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr.H. M. Nur, M.Ag
Uncontrolled Keywords: Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Siyasah Syar‟iyyah, Saddu Dzari‟ah.
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 31 Dec 2019 09:38
Last Modified: 31 Dec 2019 09:38
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37153

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum