WACANA CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH

ALTHOF DINANTAMA, NIM. 15370023 (2019) WACANA CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (WACANA CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH) 15370023_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (WACANA CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH) 15370023_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak politik rakyat dan hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional yang kemudian disebut dengan hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindunginya. Namun, dalam perkembangannya, adanya kekosongan pengaturan pada pengujian perkara constitutional question membuat gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait constitusional question melalui pendekatan siyāsah dustūriyyah menjadi sangat penting untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (comparative approach) dengan teori siyāsah dustūriyyah. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme constitutional question dengan segala aspeknya yang meliputi konsep, tujuan serta mekanisme penerapannya telah sesuai dan relevan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam siyāsah dustūriyyah. Khususnya dalam aspek perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam islam, sulthah qaḍāiyyah dan sulthah tashri’iyyah. Oleh karena itu, penerapan mekanisme constitutional question harus segera diwujudkan, agar hakim biasa (peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung) tidak memaksakan diri untuk menerapkan undang-undang yang konstitusionalitasnya masih diragukan oleh hakim tersebut terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, kemungkinan hakim melakukan tindakan yang tidak adil dapat dihilangkan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat dimaksimalkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item