PELAKSANAAN PERPRES NO. 86 TAHUN 2018 DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH

MUNANDAR, NIM. 15370048 (2019) PELAKSANAAN PERPRES NO. 86 TAHUN 2018 DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PELAKSANAAN PERPRES NO. 86 TAHUN 2018 DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH) 15370048_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN PERPRES NO. 86 TAHUN 2018 DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH) 15370048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Masalah kepemilikan tanah menjadi masalah tersendiri yang dihadapi pemerintah saat ini. Hal ini jugalah yang kemudian dialami dalam sengketa antara warga Sambirejo yang tergabung dalam FPKKS dengan PTPN IX yang berada di Desa Bayanan Jambeyan yang terdiri dari 9 kampung di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Luas arealnya mencapai 446 Ha. Mereka telah melakukan beragam aksi prosedural seperti demonstrasi, mediasi, hearing dan lain-lain tapi tidak berhasil, sehingga dilakukan reclaiming di beberapa lokasi hingga saat ini. Walaupun tanah berhasil dikelola tidak berarti membuat mereka tenang dan berhasil akan tetapi tetap di hantui rasa takut karena secara hukum tanah tersebut belum sah milik mereka. Maka dengan lahirnya Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memberikan harapan kepada masyarakat Sambirejo bisa mendapatkan kembali tanahnya dengan sah secara hukum melalui skema Redistrubusi tanah eks HGU yang ada dalam Reforma Agraria. Selain itu, salah satu tujuan pokok dari Perpres ini ialah menyelesaikan Konflik Agraria. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan Reforma Agraria dengan situasi yang ada dilapangan dan bagaimana status tanah dalam Pertanahan Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Sambirejo dan tokoh-tokoh perkumpulan Organisasi Tani dan Organisasi yang bergerak dalam bidang pertanahan seperti Konsorsium Pembaruan Agraria serta pengamat hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai masalah yang ada. Selanjutnya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan normatif dan kaidah-kaidah agama serta keterkaitannya dengan teori Maqashid Syari‟ah, data yang penulis peroleh dianalisis dengan teori Hukum Pertanahan Islam dan Maqashid Syari‟ah. Setelah dilakukan penelitian dan analisis secara mendalam, program pelaksanaan Perpres Reforma Agraria nyatanya sangat berpeluang memberikan percepatan terlaksananya penyelesaian Konflik yang selama ini dialami oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa progres yang penulis amati selama melakukan penelitian. ii Misal, Adanya tindak lanjut dengan kedatangan staf Kepresidenan Usep Setiawan selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden untuk menindaklanjuti agenda reforma agraria. Namun dalam proses implementasinya masih terdapat kekurangan dan berjalan lambat. Padahal dalam Pertanahan Islam sendiri mengatur tentang konsekuensi dari tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar bahwa jika sampai tiga tahun tanah tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana lazimnya, maka pemerintah dapat mencabutnya kembali.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item