ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM (Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)

SRI FATIMAH AZZAHRA SULAEMAN 12380056, NIM. 12380056 (2019) ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM (Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM (Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan))
12380056_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (14MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM (Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan))
12380056_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (12MB)

Abstract

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan dirinya sendiri maupun orang lain, dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum atau ketentuan hukum. Agar hubungan hak dan kewajiban tidak saling tumpang tindih di antara kehidupan bermasyarakat maka bentuk implementasi aturan konstitusi telah diterbitkan pemerintah pada tanggal 23 Oktober 2015 yang diresmikan oleh Presiden yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan tujuan untuk menjadi penjembatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha sehingga tidak ada kesenjangan diantara kedua belah pihak. Buruh mendapatkan upah yang layak dan pengusaha sebagai pemilik modal tidak memberikan upah terlalu rendah ataupun terlalu tinggi sehingga menyebabkan pembengkakan biaya produksi. Namun diresmikannya PP ini malah menjadi problematika di antara buruh/pekerja, pasalnya kalusula di dalam PP ini disinyalir lebih menguntungkan pemilik modal dan merugikan buruh. Klausula dalam PP ini pun disinyalir bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti: Al-

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: ABDUL MUGHITS., S. AG., M. AG
Uncontrolled Keywords: Analisis, Peraturan Pemerintah, Upah minimum
Subjects: Ketenagakerjaan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syari'ah (S-1)
Depositing User / Editor: Drs. Mochammad Tantowi, M.Si.
Date Deposited: 14 Jan 2020 10:41
Last Modified: 14 Jan 2020 10:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37398

Actions (login required)

View Item View Item