ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK

NYAK FADLULLAH, S.H., NIM. 16203010014 (2019) ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK)
16203010014_BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (6MB) | Preview
[img] Text (ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK)
16203010014_BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Tesis ini ingin menjawab dua pertanyaan utama: 1) Mengapa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik bertahan? 2) Bagaimana keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh Pascakonflik? Pertanyaan pertama mengenai positivisasi hukum Islam dilihat dengan “model segitiga” (triangular model) yang dipinjam dari Leon Busken. Sedangkan pertanyaan kedua mengenai pengaruh etnonasionalisme menggunakan kacamata politik hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal-historis serta contents analysis sebagai dimensi analisa. Sedangkan dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak dicapai, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperkuat data yang ada, penelitian ini diimbangi dengan studi pustaka yang memadai, dengan mengandalkan data-data dari buku, jurnal, arsip, dokumen peraturan daerah, dan berita. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik bertahan karena kuatnya artikulasi antara tiga domain utama, yakni syariah, hukum negara, serta adat istiadat. Hubungan antara tiga domain tersebut menegaskan bahwa eksistensi syariat Islam di Aceh tidak terjadi secara monoton. Dalam perkembangannya, pengaruh utama yang menyebabkan syariat Islam di Aceh tetap eksis dan menjadi begitu kuat disebabkan oleh faktor politik yang memberikan kekhususan kepada Provinsi Aceh, -selain juga karena latar sejarah yang panjang terkait syariat Islam-. Faktor politik tersebut kemudian terwujud menjadi aspek yuridis yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh yang mengatur serta sebagai dasar dalam proses legislasi dan penerapan syariat Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa keberagaman faktor yang memperkuat wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik memiliki signifikansi antara domain juga sejatinya memperkuat eksistensi hukum Islam di Aceh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak lahir dari proses legislasi saja sebagai sebuah given, namun lebih bersifat perjuangan yang selalu berkait kelindan dengan situasi politik lokal vis a vis politik nasional. Selanjutnya keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik dapat dilacak dari transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam birokrasi pemerintahan baik dalam domain eksekutif maupun legislatif. Transformasi ini berimplikasi pada banyak hal, pada wilayah legislatif misalnya terjadi upaya negosiasi melalui corak yuridis dengan memanfaatkan kekhususan Aceh yang melekat pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang salah satu poin utamanya memuat materi penegakan syariat Islam. Kata kunci: Positivisasi Hukum Islam, Etnonasionalisme, Aceh Pascakonflik.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
Uncontrolled Keywords: Positivisasi Hukum Islam, Etnonasionalisme, Aceh Pascakonflik.
Subjects: Hukum Tata Negara
Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam (S-2) > Hukum Tata Negara
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 15 May 2020 13:40
Last Modified: 15 May 2020 13:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37661

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum