PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

IRHAMDI NASDA, NIM. 17203010013 (2019) PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) FILE I.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) FILE II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Tesis ini menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia? dan apakah pencabutan hak politik sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Tesis ini berangkat dari konsideren hakim Mahkamah Agung terhadap judicial review Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara Komnas HAM berpendapat pasal ini tidak bertentangan dengan HAM. Selanjutnya, argumen signfikasi penelitian ke-Islaman, bahwa mengingat negara mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan dalam penyelenggaraan negara juga mengadopsi nilai-nilai Islam, maka patut dipertanyakan ketentuan hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas. Tesis ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sementara teori yang digunakan adalah hak asasi manusia, dan maqasid syariah versi Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan HAM, memang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Article 4 International Covenant on Civil and Political Rights, bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara. Namun, pencabutan hak politik mendapatkan pengecualian dengan beberapa alasan, yaitu darurat, tidak diskriminasi, tujuannya jelas, dan diatur melalui undang-undang. Dalam hal ini, berdasarkan data yang ditemukan bahwa fenomena praktik korupsi di Indonesia masuk pada kategori darurat, karena praktik korupsi setiap tahunnya meningkat, penyebabnya adalah “sistem” dan kurangnya kualitas penegakan hukum. Tujuan dari pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi adalah untuk meningkatkan integritas pemilu yang diakui oleh undang-undang (Pasal 4), alasan ini yang nantinya akan meningkatkan integritas parlemen, sebagaimana pendapat Jeremy Pope bahwa parlemen akan terlihat integritasnya apabila diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Selain itu, pencabutan hak politik sifatnya tidak mendiskriminasi para calon peserta pemilu, dalam artian aturan tersebut tidak mengandung unsur-unsur politik identitas, seperti agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Selanjutnya alasan yuridis, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan otonom, yang bersumber dari atribusi yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, ditarik dalam kajian Islam dengan menggunakan metode analisis maqāṣid asy-syarī’ah versi Jasser Auda, bahwa pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan alasan pencabutan hak politik masuk pada kategori tingkat pertama maqāṣid yaitu ḥifẓ al-mal. Keywords: Pencabutan, hak, mantan terpidana, korupsi, dan maqāṣid

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item