DOI MENDRE’ DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI DESA SIALANG PANJANG, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

SYAHRIL GUNAWAN, NIM : 13360055 (2019) DOI MENDRE’ DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI DESA SIALANG PANJANG, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (DOI MENDRE’ DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI DESA SIALANG PANJANG, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)) 13360055_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview
	Text (DOI MENDRE’ DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI DESA SIALANG PANJANG, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)) 13360055_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pada umumnya masyarakat muslim suku Bugis melangsungkan perkawinan secara adat dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat sah perkawinan secara agama. Selain diwajibkan memberikan mahar, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk memberikan doi mendre‟. Mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah suatu pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara doi mendre‟ menurut adat, sebagai padanan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berbentuk barang atau uang yang bertujuan untuk meringankan beban pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan resepsi keluarga pihak perempuan. Jika dilihat secara spesifik paparan di atas terdapat praktik adat yang melenceng dari syari‟at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan dan kewajiban lain yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agama. Dalam konteks ini, penyusun tertarik untuk meneliti praktik doi mendre‟ pada perkawinan adat masyarakat suku Bugis serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi mahar dan doi mendre‟ dari aspek teoritis dan praktiknya pada masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang. Adapun rumusan masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan doi mendre‟ dalam hukum perkawinan Islam dan hukum adat dan pengaruhnya terhadap masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat terhadap doi mendre‟ dalam perkawinan suku Bugis. Selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, pemberian doi mendre‟ yang merupakan kepantasan adat hukumnya adalah wajib sedangkan menurut hukum islam adalah mubah karena merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya dampak positif yang ditimbulkan seperti menjadi faktor kelanggengan perkawinan, bahan pertimbangan jika suatu waktu ingin melakukan perceraian, dan mengangkat derajat sosial perempuan. Namun juga tidak terlepas dari dampak negatif seperti penundaan akad perkawinan, pemicu terjadinya nikah siri, kawin lari dan hamil di luar nikah yang semua itu adalah dampak dengan adanya adat doi mendre‟. Kata kunci: Perkawinan Suku Bugis, Doi Mendre‟, Hukum Adat, Hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item