TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI E-KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

IIN HIDAYATI, 1538002 (2019) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI E-KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI E-KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA) 15380021_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI E-KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA) 15380021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Zaman modern yang menuntut segala hal menjadi mudah dan mengedepankan teknologi seperti sekarang ini membuat orang-orang semakin mencari dan berlomba-lomba untuk mengikutinya, tidak hanya kepentingan individu saja yang dipikirkan, melainkan suatu lembaga ataupun suatu tempat-tempat tertentu yang didalamnya terdapat kegiatan aktivitas manusia. Aplikasi baru di Kota Yogyakarta, E-Kinerja dengan kegunaan untuk mengupload kegiatan para pegawai pada hari itu supaya bisa terpantau oleh pemerintah pusat. Dengan sanksi/punishment yang diberikan yaitu pemotongan gaji tunjangan pegawai sebesar 50%, permasalahan yang muncul apakah semua pegawai dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada era sekarang ini dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemotongan gaji tunjangan yang dilakukan oleh BKN (Badan Kepegawaian jika dianalisis dengan hukum islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang, dan selanjutnya menganalisis tersebut dengan pendekatan hukum islam. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberi gambaran umum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pemotongan gaji tunjangan yang ada di DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Yogyakarta. Analisis dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa benar pemerintah kota Yogyakarta memeberlakukan pemotongan gaji tunjangan kepada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya pegawai DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) kota Yogyakarta apabila pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak mengupload hasil kerjanya kedalam E-kinerja yang berada di aplikasi JSS (Jogja Smart Service) juga dikuatkan dengan hukum yuridis yang ada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 tahun 2018 yang didalamnya telah dirincikan sedemikian rupa punishment dan reward oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yang penulis mengartikan bahwa upah atau gaji akan diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Sama halnya dengan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di DISPERINDAG. Pemotongan gaji tunjangan akibat tidak mengupload hasil kerja dibolehkan karena sudah ada aturan yaitu yang telah disepakati bersama dan telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut para pegawai akan mengupdate pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item