Pajak Sepeda Motor dalam Perspektif Maslahah Mursalah

NANDA SITI HARDIYANTI, S.H., NIM:17203010054 (2019) Pajak Sepeda Motor dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (Pajak Sepeda Motor dalam Perspektif Maslahah Mursalah)
17203010054_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (Pajak Sepeda Motor dalam Perspektif Maslahah Mursalah)
17203010054_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis terkait kedudukan dan alokasi pemanfaatan pajak pada APBN, serta tekanan pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah hampir di segala bidang. Hal ini menjadi beban berat yang harus ditanggung rakyat, terutama dikalangan masyarakat menengah kebawah yang memiliki ekonomi minim. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul usulan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil, untuk meringankan beban pajak rakyat kecil. Namun wacana RUU ini menimbulkan berbagai reaksi opini baik yang pro maupun kontra. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) bagaimana kontribusi pajak sepeda motor terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?, 2) bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap penghapusan pajak sepeda motor? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dengan menggunakan alat bantu dari penelitian terdahulu yang relavan. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan juga menggunakan coseptual approach dan maslahah mursalah. Yakni upaya memahami konsep-konsep perpajakan maupun teori maslahah mursalah sebagai representatif hukum Islam untuk bisa dikorelasikan dengan masalah yang diperdebatkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: a) Dalam laporan realisasi anggaran pada 5 provinsi yang dipilih secara acak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat kontribusi PKB terhadap PAD cukup beragam. Umumnya ada pada rentang 13-30 persen. Dengan kata lain pajak kendaraan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, jika pajak tersebut dihapus, tentu pos penerimaan ini akan hilang dan pendapatan daerah akan terpengaruh. Belanja daerah bisa tidak optimal jika pendapatannya lebih kecil, dan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan penghapusan pajak sepeda motor bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah. b) Pajak kenderaan bermotor roda dua (sepeda motor) bagi negara khususnya pemerintah daerah adalah maslahah kulliy (kemashlahatan untuk semuanya), dan penghapusan kewajiban pajak kenderaan sepeda motor bagi yang tidak mampu adalah maslahah aljuziyyah (kemashlahatan yang hanya sebagian kecil saja). Berdasarkan tinjauan ini, tentu kemashlahatan yang juziyyah itu tidak dapat menafikan kemashlahatan yang jauh lebih besar (naslahah al-kulliy). Oleh karena itu, menurut penulis penghapusan kewajiban pajak kenderaan sepeda motor ini jika diterapkan tidaklah sesuai dengan kaidah maslahah-mursalah yang menginginkan kemashlahatan bagi semuanya dan kemudharatan yang ditimbulkannya tidak melebihi manfaat yang didapatkan.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: DR. H. AHMAD BAHIEJ, M.HUM.
Uncontrolled Keywords: penghapusan pajak sepeda motor, ekonomi, maslahah mursalah
Subjects: Pajak
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam (S-2)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 20 Oct 2020 09:08
Last Modified: 20 Oct 2020 09:08
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38672

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum