PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK PERPSEKTIF MAQASID SYARI’AH

NOFRIZAL SAYUTI, S.H., NIM.17203011018 (2019) PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK PERPSEKTIF MAQASID SYARI’AH. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK PERPSEKTIF MAQASID SYARI’AH)
17203011018_BAB I_BAB IV_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK PERPSEKTIF MAQASID SYARI’AH)
17203011018_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (5MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Rokan Hulu meskipun telah ada pengesahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani Kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan factor-faktor yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Rokan Hulu belum berperan aktif dan tidak efektif dalam mengatasi kekerasaan terhadap Anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan perundang-undangan.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, dan kepustakaan yang relevan dengan obyek kajian. Kerangka teori yang digunkan dalam penelitian ini adalah teori Konsep Negara Hukum dan Maqasid asy-Syari’ah. Teori Konsep Negara Hukum merupakan teori ilmu hukum yang membicarakan tentang Supermasi hukum, persamaan kedudukan dan perlindungan hak-hak perseorangan) sebenarnya merupakan dasar dan ukuran untuk dapat menempatkan suatu negara sebagai sebuah negara hukum yang demokratis. Sedangkan Maqasid asy-Syari’ah dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial, maqasid asy-Syari’ah ditujukan untuk membangun hukum yang mengdepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat yang mengakibatkan belum berperan aktifnya dan tidak efektifnya Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani kekerasan anak ada dua faktor. Pertama, kurangnya peran yang dimainkan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan tugas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya lembaga dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat setempat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dampak negative yang dapat ditimbulkan akibat dari kekerasan terhadap anak, baik dari segi fisik dan fsikisnya. Kedua, budaya hukum masyarakat Rokan Hulu yang masih belum melek hukum. Karena tingkat pemahaman masyarakat setempat terkait dengan pentingnya mematuhi hukum, khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 sangat minim. Hal ini tidak bisa lepas dari faktor kurangnya pendidikan masyarakat setempat, sehingga lebih mengutamakan kelaziman dari pada perubahan. Sehingga masyarakat setempat dalam meberikan didikan terhadap anak-anak mereka yang telah lazim berlaku di masyarakat setempat yang sifatnya sudah mengakar.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information / Pembimbing: Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Undang-Undang Perlindungan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Perda Rokan Hulu, Konsep Negara Hukum, Maqasid.
Subjects: Permasalahan dan Layanan kepada Anak dan Remaja
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam (S-2)
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 20 Oct 2020 12:08
Last Modified: 20 Oct 2020 12:08
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38689

Actions (login required)

View Item View Item