KEPASTIAN HUKUM IZIN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

DHIMAS INDRA WIJAYA, NIM.13340081 (2019) KEPASTIAN HUKUM IZIN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEPASTIAN HUKUM IZIN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL)
13340081_BAB-I_-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (KEPASTIAN HUKUM IZIN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL)
13340081_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Selama 5 tahun (dari tahun 2014-2018) pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan moratorium (pengendalian pembangunan hotel) dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Selanjutnya pada akhir tahun 2018 pemerintah telah membuat dan mengeluarkan peraturan pengendalian hotel baru, yaitu Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Namun Peraturan ini justru berisi pencabutan moratorium yaitu pada kondotel, hotel bintang 4 dan 5, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang memang berisi tentang larangan perizinan pendirian hotel. Dari hal tersebut maka perlu diketahui mengapa peraturan walikota nomor 85 tahun 2018 tentang pengendalian pembangunan hotel justru memberikan izin kepada pembangunan hotel bintang 4 dan 5 serta kondotel? Apakah dari peraturan tersebut mempunyai syarat khusus mengenai perizinan? Penelitian ini akan dikaji menggunakan metode yuridis empirik dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Kebijakan Publik dan Teori Perizinan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan pihak dinas penanaman modal dan perizinan selaku pelayanan administratif pemerintah. Hasil yang ditmukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan evaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. Aspek pengawasan pembanguan hotel yang dikhususkan yaitu kondotel dan hotel bintang 4 dan 5 setelah pencabutan moratorium juga tidak dilakukan evaluasi berkelanjutan. Dalam hal perizinan pemerintah tidak menambahkan izin khusus, masih berpatokan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang selama beberapa tahun terakhir kurang efektif dalam pengaplikasianya dan beberapa kali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Bisa dilihat dari adanya aksi masyarakat dan kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mempersoalkan keberpihakan Pemkot Yogyakarta masih terhadap pemodal besar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.,
Uncontrolled Keywords: Moratorium, Perizinan, Kebijakan
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 06 Mar 2020 14:00
Last Modified: 06 Mar 2020 14:00
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38781

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum