IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK, KALIWIRO, WONOSOBO, JATENG

YUSUF WISNU SAPUTRO, NIM. 15340073 (2019) IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK, KALIWIRO, WONOSOBO, JATENG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK, KALIWIRO, WONOSOBO, JATENG) 15340073_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK, KALIWIRO, WONOSOBO, JATENG) 15340073_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Pasca runtuhnya orde baru tahun 1998, dalam setahun terakhir, sedikitnya 2.345 hektare hutan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah habis dan dijarah massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Selain kerusakan hutan, penjarahan juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan yang menggantungkan mata pencahariannya dari hasil hutan. Kerusakan hutan yang terjadi juga menjadi salah satu penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat desa adalah fondasi utama untuk kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian hutan dan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan Perum Perhutani adalah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari. Jika ditinjau dari tujuan kebijakan tersebut, menarik untuk dilihat bagaimana dampaknya terhadap upaya perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan di Purworejo dan Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kerangka teoretik yang digunakan sebagai alat bedah dalam penelitian ini antara lain, teori negara kesejahteraan (wefarestate), teori lingkungan hidup dan teori pengawasan. Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik yang digunakan meliputi, observasi, wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulisan lain dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Sehingga analisis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif. Sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan Perum Perhutani dalam mengelola hutan dalam sistem PHBM, Perum Perhutani dituntut harus mampu menuntaskan berbagai masalah yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Kebijakan PHBM yang di keluarkan oleh Perum Perhutani sejauh ini memberikan dampak yang cukup signifikan antara lain terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan upaya menjaga kelestarian hutan melalui kebijakan-kebijakan Perum Perhutani bekerja sama dengan masyarakat desa sekitar hutan. Namun, ada beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan lagi mengenai penerapan kebijakan PHBM ini yaitu, sistem bagi hasil (sharing) pengelolaan hasil hutan, inventarisasi potensi desa, pemberdayaan LMDH dan pengawasan terhadap pihak-pihak berkepentingan agar pegelolaan hutan sistem PHBM terlaksana secara optimal dan proporsional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item