DIALEKTIKA MADRASAH DAN PESANTREN DI YOGYAKARTA
Penguatan Peran Pendidikan Madrasah Berbasis Pesantren 
An Nur Bantul dan Ibnul Qoyyim Sleman 
Oleh: Dr. Mahmud Arif, M.Ag.

A. Pendahuluan
Dilihat dari sudut pandang perkembangan pesantren, Madrasah Berbasis Pesantren (selanjutnya disebut MBP) adalah produk sistem pendidikan pesantren yang telah mengalami proses konvergensi. Konvergensi tersebut  sedikitnya dapat diklasifikasikan ke dalam lima tipe, yaitu: (1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum; (2) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, meski tidak menerapkan kurikulum nasional; (3) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyyah; (4) pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian (majelis taklim); dan (5) pesantren yang disediakan untuk asrama mahasiswa dan pelajar sekolah umum. 
Dalam proses konvergensi tersebut, pesantren melakukan perubahan dengan dua cara, yaitu:  merevisi kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata pelajaran umum atau bahkan keterampilan umum, dan membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pendek kata, madrasah adalah hasil perkembangan modern dari pendidikan pesantren, baik dalam bentuk sebagai kritik ataupun sebagai pembaruan, sehingga ia tidak lagi sekedar berbeda dari pesantren, melainkan juga seharusnya selangkah lebih maju dari pesantren. Akan tetapi kenyataan menunjukkan, pada umumnya kualitas madrasah masih amat memprihatinkan, alih-alih menjadi madrasah unggulan; selama ini, madrasah belum sanggup membangun citra positif di mata masyarakat dan belum mampu memberi layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat, karena lemahnya masalah pendanaan, akademik, networking, manajemen, atau sumber daya manusianya. Tambah lagi dengan belum adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata dan berkelanjutan memihak pada pemberdayaan madrasah. Bersamaan ini, muncul kecenderungan tren baru pendidikan yang mengintegrasikan sekolah umum dan sekolah Islam (madrasah) di berbagai daerah, semisal TKIT, SDIT, dan SMPIT yang telah cukup berhasil dalam membangun citra positif sebagai lembaga pendidikan Islam terpadu unggulan, sehingga pamor madrasah perlahan-lahan semakin tergusur dari pentas pendidikan Islam. 
Terlepas dari itu, sebagai lembaga pendidikan yang sebagian besarnya tumbuh dari dan dikelola oleh umat Islam (masyarakat), madrasah tengah mengalami “dinamika/adaptasi internal” untuk merespon perubahan tuntutan dan tantangan pendidikan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini, fenomena MBP sangat menarik untuk dikaji, mengingat dinamika dan adaptasi internalnya senantiasa terkait dengan kelembagaan pesantren; di satu sisi, eksistensi MBP seringkali diuntungkan oleh reputasi pesantren yang menaunginya, di sisi lain, MBP tidak mempunyai keleluasaan (otonomi) penuh, karena secara institusional ia berada di bawah naungan pesantren. Jadi, dinamika dan adaptasi MBP perlu dilihat dari perspektif “hubungan pertukaran” dengan pesantren; kondisi sistem pendidikan sebuah MBP sangat dipengaruhi oleh kekhasan sebuah pesantren terkait. Lebih dari itu, iklim Yogyakarta yang dikenal dengan brand image sebagai “kota pelajar” sedikit-banyak mempengaruhi corak pembaruan pesantren dan madrasah berbasis pesantren, karena lazimnya para pengasuh, guru, santri, dan lingkungan sekitar memiliki gairah akademik yang tinggi dan kompetitif. Berangkat dari uraian di atas, fokus penelitian akan diarahkan pada pengungkapan permasalahan akademik yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana sistem pendidikan madrasah berbasis pesantren (MBP) di DIY? Bagaimana hubungan pertukaran antara MBP tersebut dengan pesantren yang menaunginya? (2) Bagaimana kecenderungan sistem pendidikan madrasah berbasis pesantren (MBP) yang diteliti tersebut? Relevansi apakah yang bisa dikembangkan dari tipologi tersebut untuk pemberdayaan sistem pendidikan madrasah berbasis pesantren?
Secara teoretik, MBP merupakan lembaga pendidikan dan sistem sosial yang lahir dari pesantren dan mengadopsi sistem sekolah. Karena itu, dinamika MBP dapat dilihat dari “hubungan pertukaran” antara madrasah dan pesantren yang kemungkinan menghasilkan: dilema, diferensiasi, dinamika, dan dialektika. Dilema terjadi manakala pesantren atau madrasah berbasis pesantren masih mengalami masalah (problem) dalam hubungan pertukaran, semisal madrasah belum mampu mandiri sepenuhnya dan masih banyak bergantung pada pesantren induknya; belum terbangun hubungan take and give secara seimbang antara pesantren dan madrasah. Selanjutnya, diferensiasi berlangsung ketika pesantren dan madrasah terlibat persaingan atau pembagian kapling akses dan peran. Dalam hal ini, kendati madrasah yang berbasis pesantren tersebut terlahir dari rahim pesantren, namun keduanya belum mampu membangun harmoni, apalagi sinergi; sebaliknya, keduanya cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kemungkinan dinamika dalam hubungan pertukaran terjadi sekiranya pesantren dan madrasah sudah sama-sama memiliki kemandirian dan prestasi kompetitif; keduanya bisa saling menerima dan memberi secara seimbang dan bekerjasama secara sinergis (kolaboratif). Sementara itu, dialektika berjalan sewaktu pesantren dan madrasah berbasis pesantren (MBP) mampu berintegrasi sebagai suatu lembaga pendidikan kepesantrenan dan kemadrasahan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, kendati berbeda namun tak bisa dipisahkan. Jika ditinjau dari sosiologi budaya, maka dialektika tersebut terjadi pada ranah lembaga budaya [terkait siapa menghasilkan produk budaya, siapa mengontrol, dan bagaimana kontrol itu dilakukan], isi budaya [apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa yang diusahakan], dan efek budaya [konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya].
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-lapangan (studi empirik) terhadap dua madrasah berbasis pesantren (MBP) di Bantul dan Sleman DIY yang dinilai mewakili keragaman yang ada. Jika bertolak dari pemetaan penelitian kualitatif Bodgan dan Biklen, maka penelitian ini termasuk kedalam Cultural Studies karena menggunakan kerangka kerja tertentu dan berdasar asumsi teoritik bahwa dunia bukanlah “sesuatu hal yang bisa diketahui langsung” (directly knowable). Sebagai bentuk cultural studies, penelitian ini mengasumsikan bahwa (1) semua relasi sosial dipengaruhi faktor tertentu yang perlu diterangkan dalam konteks spesifik, dan (2) semua penelitian berangkat dari acuan pemahaman teoritik. Setelah dipilih dua MBP dengan pertimbangan sebaran wilayah yang berbeda dan karakteristik pesantren, yaitu MBP di Ponpes Ibnul Qoyyim Berbah Sleman dan MBP di Ponpes An Nur Ngrukem Bantul sebagai obyek penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan terkait, pengamatan, dan dokumentasi dengan kolaborasi horisontal (horizontal collaboration), yakni kolaborasi internal antar sesama peneliti, dalam proses analisis data yang meliputi tahapan: pencatatan data lapangan, analisis data lapangan, dan pergerakan menuju ke hasil.  Selanjutnya, untuk sampai pada temuan penelitian dan konstruksi teori, diterapkan induksi analitik, yakni proses pengujian menyeluruh terhadap data hasil penelitian (karakteristik esensial) dalam rangka penyimpulan (generalisasi/tipologisasi).

B. Gambaran Umum MBP di DIY 
Kabupaten Bantul dan Sleman memiliki jumlah pesantren yang lebih banyak bila dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya. Secara geografis pesantren yang berada di Kabupaten Bantul dan Sleman tersebut bertempat di luar batas kota atau ringroad Yogyakarta. Sedangkan pesantren yang ada di wilayah Kota Yogyakarta jumlahnya hanya 5 pesantren, itupun bukan di pusat kota. Agaknya semakin ke pusat kota semakin banyak dijumpai lembaga pendidikan berupa sekolah atau madrasah, sementara pesantren umumnya berada di pinggiran kota. Selain itu, ternyata tidak semua pesantren menyelenggarakan pendidikan model madrasah. Dari 24 pesantren di DIY, yang menyelenggarakan pendidikan model madrasah hanya berjumlah 6 pesantren atau 25% saja yang memiliki madrasah aliyah. Untuk bisa diketahui gambaran lebih jauh mengenai jumlah madrasah di DIY, sebagaimana dilaporkan oleh Drs. Noor Hamid, MA (Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY), sebanyak 280 buah yang terdiri: 149 MI negeri dan swasta, 91 MTs negeri dan swasta, dan 40 MA negeri dan swasta. 
Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Madrasah cukup banyak, tersebar di empat kabupaten dan satu kota di lingkungan DIY. Perlu ditambahkan, Kabupaten Sleman dan Bantul memiliki jumlah Madrasah lebih banyak daripada di kabupaten/kota lainnya, dan sebagian madrasah adalah berbasis pesantren (MBP). Madrasah berbasis pesantren dinilai memiliki keunggulan tersendiri, mengingat miliu/komunitas pesantren umumnya berada dalam satu asrama yang terus-menerus berinteraksi dan berkomunikasi dalam kultur khas. Namun demikian, ternyata MBP di DIY bervariasi dalam penyelenggaraan program studinya. Hal ini bisa dimengerti mengingat tuntutan perkembangan kurikulum secara nasional dan iklim DIY sebagai kota pelajar menuntut adanya penyesuaian dari pihak pesantren.

C. Konfigurasi Sistem Pendidikan MBP di DIY: Kasus An Nur dan Ibnul Qoyyim 
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat potensial dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitarnya, termasuk upaya transformasi sosial. Karena itu, upaya tersebut perlu ditempuh melalui pendayagunaan modal dan potensi kultural yang telah dimiliki oleh pondok pesantren (ponpes), dengan tidak menafikan kaidah al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah (memelihara nilai lama yang baik/relevan dan mengambil nilai baru yang lebih baik). Kaidah ini nampaknya selalu menginspirasi pesantren untuk mampu memadukan antara “perubahan” dan “kesinambungan” dalam kiprahnya merespons dinamika sosial-budaya yang mengitari. 
Upaya transformasi sosial tersebut diantisipasi oleh pihak pesantren dengan melakukan pembenahan manajerial, baik internal maupun eksternal. Pembenahan internal dilakukan, antara lain, melalui pemberdayaan SDM dan demokratisasi pesantren yang kini tengah mengalami persaingan ketat di tingkat lokal, nasional, maupun global, termasuk persaingan dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak non-Muslim, mengingat masih banyak pondok pesantren yang masih tertinggal pada level bawah. Secara umum, visi pesantren adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan jati diri manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Pembenahan eksternal dilakukan, antara lain, dengan pengembangan pesantren melalui pendirian madrasah, yang kemudian dikenal dengan Madrasah Berbasis Pesantren atau MBP. Sejalan dengan otonomi pesantren, maka model MBP antara satu pesantren sangat mungkin berbeda dengan MBP di pesantren lain, meskipun berada di satu wilayah, misalnya DIY. 
1.	Sistem Pendidikan MBP An-Nur Ngrukem Bantul
Pondok pesantren An Nur didirikan oleh KH Nawawi Abdul Aziz dengan dukungan tokoh-tokoh masyarakat setempat di dusun Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul. Secara resmi, pesantren ini berdiri pada April 1978, setelah melalui proses panjang perintisan sejak tahun 1960-an. Sekarang pesantren berkembang cukup pesat dan memiliki banyak potensi, antara lain: jumlah santri yang cukup banyak, mengakar pada dan dipercaya oleh masyarakat, fleksibilitas waktu, sebagai lembaga pengembangan dan pembentukan watak melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Upaya pengembangan dan pembinaan pondok pesantren An Nur dapat dikatakan sebagai upaya transformasi lembaga ini agar tetap survive dan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Upaya transformasi ini dilakukan dengan landasan kaidah yang menunjukkan bahwa pondok pesantren memang berupaya terus untuk meningkatkan eksistensinya dengan melakukan berbagai pengembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan responsif, di antaranya dengan pendirian lembaga pendidikan formal berbentuk Madrasah An Nur setingkat Tsanawiyah dan Aliyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an (STIQ) An Nur. 
Pengembangan atau pembinaan Ponpes dan Madrasah An Nur dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, pondok Pesantren (ponpes) merupakan lembaga independen, sehingga dalam upaya pembinaan tersebut diupayakan untuk tidak mengganggu, mempertanyakan, apalagi menggugat independensi pesantren. Dewasa ini, ketika pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pesantren, muncul kekhawatiran sebagian kalangan menyangkut kemandirian lembaga ini ke depan. Terkait dengan indepedensi, kemandirian, dan keswadayaan pesantren, Munir Mulkhan, misalnya, menilai Komite Reformasi Pendidikan (KRP) gagal dalam memahami pesantren, karena meletakkannya sebagai lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan luar sekolah, seperti terlihat pada naskah penyempurnaan UUSPN yang menyebutkan “Pesantren merupakan pendidikan Islam jalur sekolah dan luar sekolah secara terpadu pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi”. Seharusnya perlu dibedakan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Sebab, tanpa pembedaan yang jelas, lambat laun kekhasan/kemandirian pesantren akan bisa memudar dan memposisikan pemerintah sebagai pihak penanggungjawab terhadap keberlangsungannya.
Pada dasarnya ponpes adalah lembaga pendidikan dan keagamaan. Oleh karena itu, upaya pembinaan dilakukan dalam rangka memantapkan peranannya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan tersebut. Dalam arti sesuai dengan tujuan pencapaian yang dinginkan oleh institusi ponpes. Ponpes An Nur dikenal sebagai pesantren tahfizh, sewajarnya jika ponpes ini dalam mengembangkan kiprahnya melalui penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah (MTs-MA) dan tinggi (STIQ) menjadikan tahfizh sebagai ciri pembedanya; tahfizh dimasukkan ke dalam program kurikuler dan para siswa/mahasiswa (santri) dikenai kewajiban target hafalan al-Qur’an untuk persyaratan kelulusan. Pada awalnya, program bahasa yang ditekankan adalah bahasa Arab sejalan dengan misi ponpes An Nur sebagai pesantren tradisional, akan tetapi seiring tuntutan orientasi "keunggulan" yang digariskan oleh madrasah, bahasa Inggris pun dimasukkan kedalam program bahasa. Hanya saja, program bahasa tersebut nampaknya belum bisa terintegrasi menjadi bagian proses pembelajaran di pesantren sebagaimana program baca kitab, sehingga selama ini baru efektif di lingkungan madrasah. 
Semakin berkembangnya pondok pesantren An Nur dan lembaga-lembaga di bawahnya menuntut dilakukannya pembenahan pola pengelolaan kelembagaan, sehingga dibentuklah yayasan al-Ma'had al-Islami An Nur yang diketuai oleh pengasuh pesantren, KH Nawawi Abdul Aziz, dengan dukungan anggota keluarga dan tokoh masyarakat. Hal ini menandai pola pengelolaan "kolegial", kendati memang kepemimpinan masih terpusat pada keluarga inti pesantren. Selain pengembangan manajerial, MA An Nur dengan dukungan ponpes melakukan juga pengembangan kurikulum, seperti program bahasa, tahfizh dan baca kitab. Pengembangan kurikulum bukanlah proses yang statis, tetapi proses yang dinamis. Ponpes dan madrasah An Nur bersinergi dalam implementasi kurikulum, kendati belum terintegrasi penuh, khususnya untuk kurikulum non kepesantrenan. Kurikulum agar menjadi bermakna haruslah dikembangkan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan merefleksikan kebutuhan dan aspirasi peserta didik. Kurikulum semestinya dirancang sesuai dengan  kompleksitas kebutuhan peserta didik yang diproyeksikan sebagai individu yang hidup dalam konteks masyarakat yang berkembang. Hal ini berarti bahwa upaya mengembangkan kurikulum perlu didasarkan pada konteks dan proses dalam rangka pengembangan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap, dan karakter yang diperlukan, sesuai dengan  etos sosial, ekonomi, politik nasional, dan preskripsi agama. Selain itu, pengembangan kurikulum juga harus responsif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi dalam konteks global. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan para ahli, pengembangan kurikulum dituntut bisa memenuhi prinsip-prinsip umum: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas.  
Secara umum, pendidikan (kurikulum) kepesantrenan An Nur mempunyai tujuan agar siswa dapat menguasai dan mengembangkan materi kepesantrenan yang meliputi: Nahwu Sharaf, Fiqih, Tajwid, Tarikh, Akhlak, dan Tauhid. Untuk materi Nahwu, siswa diharapkan mampu menguasai materi yang ada dalam syarah Ajurumiyah secara baik dan benar. Dalam kaitan ini, siswa MAU diharapkan mampu membaca dan memahami kitab-kitab kepesantrenan dengan baik. Sementara itu, siswa MAK diharapkan dapat menguasai materi kitab ‘Imrithi dan Nazham Qawa’idul I’rab. Demikian halnya dengan materi kepesantrenan lain, siswa diharapkan menguasai kitab-kitan pesantren semisal: al-Sharf al-Wadhih, Qawaid al-I’lal, Taqrib, Ayyuhal Walad, Aswaja/Ke-NU-an, dan al-Jawahir al-Kalamiyah. Metode yang diterapkan untuk pengajarannya adalah ceramah, tanya jawab, dialog, hafalan, dan membaca kitab. Pengembangan kurikulum perlu melibatkan berbagai keahlian yang meliputi subtansi, paedagogi dan penilaian serta keahlian penyusunan, pengembangan, dan penilaian kurikulum. Dengan demikian, pengembangan kurikulum adalah “kerja tim” yang terdiri dari pihak madrasah dan ponpes An Nur, sehingga sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren, madrasah An Nur tidak pernah meninggalkan koordinasi dengan ponpes induk, baik dalam penyusunan maupun implementasi kurikulum kepesantrenan. 
Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan An Nur adalah kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan yang mengacu kepada SK Menteri Agama Nomor 374/1993 yang dimodifikasi dan dilengkapi dengan menambahkan muatan lokal serta mengakomodir kekhasan yang ada di pondok pesantren An Nur. Hal ini dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan merefleksikan kebutuhan anak. Menurut Kepala MTs-MA An Nur, setiap awal tahun ajaran baru, dalam wawancara antara pihak madrasah dengan wali murid terungkap motivasi mereka menyekolahkan ke madrasah An Nur, yakni keinginan untuk belajar di ponpes An Nur sambil bersekolah di madrasahnya. Tidak mengherankan, jika belakangan jumlah santri salaf di ponpes An Nur yang hanya mengikuti kegiatan pesantren semakin berkurang, berbeda dengan jumlah santri yang mengikuti pengajian pesantren sekaligus bersekolah di madrasah yang justru meningkat.

2.	Sistem Pendidikan MBP Ibnul Qoyyim Berbah Sleman
Madrasah Aliyah  Ibnul Qoyyim adalah salah satu lembaga pendidikan  dari Kulliyah Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) Ibnul Qoyyim. KMI sendiri membawahi pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah. Lembaga ini berada di bawah naungan pondok pesantren (ponpes) Ibnul Qoyyim yang didirikan pada Agustus 1983 oleh Yayasan Perkumpulan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI), yang berpusat di Sasono Woro Alun-alun Yogyakarta, bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islamiyah (DDI). Ponpes Ibnul Qoyyim berlokasi di jalan Wonosari, dusun Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.
Selain lembaga pendidikan MTs dan MA, pondok pesantren Ibnul Qoyyim juga menyelenggarakan lembaga pendidikan madrasah diniyah yang santrinya tidak berasal dari siswa/siswa KMI Ibnul Qoyyim dan Raudhatul Athfal (Taman Kanak-kanak). Madrasah Aliyah (MA) KMI Ibnul Qoyyim berdiri pada tahun 1989 yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan melanjutkan studi bagi para santri dari tingkat Tsanawiyah (MTs) KMI Ibnul Qoyyim dan santri program Takhassus yang berasal dari luar, dan pada tahun 1993 telah mendapat status terdaftar, kemudian status diakui pada tahun 1998. Kini, madrasah Tsanawiyah dan Aliyah (MTs-MA) KMI Ibnul Qoyyim sudah terakreditasi A.
Pendidikan di MTs dan MA KMI Ibnul Qoyyim menerapkan dua kurikulum pendidikan, yaitu kurikulum pemerintah dan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dengan target lulusannya sejajar dengan alumni Pondok Modern Gontor, dengan tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian nasional MTs dan MA. Jenjang pendidikan yang ditetapkan adalah 6 tahun untuk lulusan MI/SD dan untuk lulusan MTs/MA diwajibkan mengikuti kelas khusus. Mereka yang menamatkan pendidikannya di Madrasah Ibnul Qoyyim akan memperoleh dua ijazah, yaitu ijazah madrasah (MTs dan MA) dan ijazah pondok pesantren (KMI Ibnul Qoyyim). Untuk membantu kelanjutan pendidikan alumninya, MA Ibnul Qoyyim memilih jurusan IPA dan IPS. 
Pengembangan kurikulum di lingkungan ponpes Ibnul Qoyyim tersebut merupakan suatu tuntutan yang amat mendesak, karena perkembangan zaman yang cukup pesat mengharapkan kurikulum di pesantren dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, disamping harus sejalan dengan visi dan misi pesantren bersangkutan. Bahkan tidak hanya itu, pengembangan kurikulum PAI pun dimaksudkan menjadi ciri khas pesantren yang berbeda dari pesantren lainnya. Di ponpes Ibnul Qoyyim ini bidang studi Al-Qur’an dan Hadits yang termasuk rumpun PAI, misalnya, dikembangkan menjadi beberapa bidang studi, antara lain: Al-Qur’an, Ulumul Qur’an, Tajwid, Hadits, dan Ulumul Hadits. Untuk al-Qur’an, selain diajarkan di kelas, juga diajarkan di luar kelas sebagai bagian dari program ekstrakurikuler dan pengasuhan dengan metode halaqah. Seperti diungkapkan Wakil Direktur KMI Ibnul Qoyyim, implementasi kurikulum kepesantrenan meliputi dua macam, yaitu: program pengajaran dan program pengasuhan. Program pengajaran adalah kegiatan pembelajaran pada jam-jam efektif madrasah, sedangkan program pengasuhan adalah kegiatan pembelajaran di luar jam-jam efektif madrasah, seperti menjahit, pembinaan bahasa, dan hafalan al-Qur’an. Ponpes Ibnul Qoyyim tidak menawarkan paket khusus kurikulum kepesantrenan di luar program kurikuler madrasah, semisal dengan sistem klasikal berjenjang (madin), karena program pengajaran dan pengasuhan adalah sekaligus kurikulum madrasah yang terintegrasi dengan kurikulum ponpes induknya.
Secara kelembagaan, ponpes Ibnul Qoyyim berada di bawah yayasan PDHI yang menjadi lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Yayasan PDHI bukanlah lembaga internal pesantren Ibnul Qoyyim, namun dalam susunan kepengurusannya melibatkan kalangan internal pesantren. Yayasan ini yang mengesahkan kepengurusan ponpes dan KMI Ibnul Qoyyim, setelah terlebih dulu melalui pemilihan tim formatur yang diketuai oleh pengasuh pesantren. Meski di bawah naungan yayasan PDHI, ponpes dan MTs-MA KMI Ibnul Qoyyim mempunyai otonomi luas dalam manajemen dan pengembangan kurikulumnya. Kebijakan yang diambil untuk mengikuti kurikulum Pondok Modern Gontor yang dipadukan dengan kurikulum Nasional (DEPAG) merupakan wujud otonomi ponpes. 

D. Analisis Sistem Pendidikan Madrasah Berbasis Pesantren
Menurut sinyalemen sebagian pemerhati, muncul kecenderungan pola pengembangan ponpes tanpa memperhatikan tradisi akademiknya, yakni ponpes sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan etos keilmuan dan moralitas keagamaan. Tradisi akademik ponpes merujuk pada suatu proses pembelajaran yang tuntas, yang dapat menghasilkan lulusan pesantren yang berwawasan luas, berkemampuan tinggi dalam melakukan rekayasa sosial, dan berkepribadian matang. Akibatnya, komunitas ponpes seakan begitu giat berlomba memperbaharui sistem pendidikannya sejalan tuntutan politik dan kebijakan pendidikan di tanah air, sehingga tidak jarang pendidikan ponpes mengalami degradasi akademik ke level tsanawi atau ibtida’i, bahkan ponpes tak ubahnya sekedar tempat “pemondokan” bagi siswa-siswi yang sekolah di madrasah. Selain itu, manajemen ponpes pun lebih banyak berurusan dengan persoalan “dapur”, karena sedemikian banyaknya kebutuhan makan-minum siswa (santri) yang menetap, atau manajemen “asrama” yang lebih disibukkan dengan pemungutan iuran bulanan santri. Padahal ponpes tidak mampu memberikan layanan pendidikan yang compatible dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan santri, sehingga kemungkinan besar ponpes tersebut perlahan akan kehilangan tradisi akademiknya.
 Selama ini, madrasah pada umumnya mempunyai ciri: "tahan hidup, tetapi sulit maju". Madrasah hingga kini mampu bertahan hidup, karena masyarakat masih memandang institusi ini mampu memenuhi kebutuhan mereka terhadap pendidikan umum dan agama sekaligus; madrasah oleh mereka dipandang sebagai lembaga ideal, karena secara konseptual ingin mengembangkan semua ranah kehidupan yang lebih sempurna, yaitu aspek intelektual, spiritual, sosial, dan ketrampilan sekaligus. Selain itu, rasa cinta dan pengabdian tulus dari orang-orang yang berkiprah di madrasah merupakan faktor utama yang ikut menopang kemampuan madrasah untuk bisa bertahan. Akan tetapi meski sekian lama mampu bertahan hidup, tidak berarti madrasah yang sudah berusia tua lantas mengalami kemajuan. Sebagian besar madrasah justru termasuk kedalam kategori tertinggal, karena keterbatasan dana, fasilitas, jaringan kerja maupun pendukung lainnya. Secara umum, sebagaimana nampak pada beberapa madrasah berbasis pesantren yang diteliti, eksistensi pondok pesantren (ponpes) amat bernilai strategis bagi perkembangan madrasah bersangkutan ditinjau dari sisi: (1) reputasi ponpes menjadikan madrasah yang dinaunginya (MBP) memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan madrasah-madrasah pada umumnya, (2) perkembangan madrasah memperoleh multi-supporting dari pelbagai institusi di bawah ponpes yang membangun jejaring kerjasama internal ponpes dan sinergi ponpes dengan madrasahnya. Madrasah Aliyah KMI Ibnul Qoyyim yang bisa menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan pengasuhan tidak terlepas dari dukungan ponpes Ibnul Qoyyim; optimalnya pengawasan Madrasah terhadap kehidupan siswa, tidak dapat dipisahkan dari dukungan sistem pengasramaan ponpes, dan (3) pelimpahan wewenang dalam pembuatan keputusan/keputusan partisipatif (shared decision making), yakni pihak ponpes (yayasan) memberikan otonomi kepada madrasah dan mendukungnya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.
Jika dicermati lebih jauh, paling kurang terdapat 5 (lima) prinsip umum yang begitu jelas mendasari sistem pendidikan di MBP yang diteliti, yakni: 
Pertama, intellectual focus, dimana madrasah memfokuskan diri untuk membantu generasi muda mengembangkan kebiasaan memfungsikan otak intelektualnya secara baik; upaya mencapai tujuan sentral intelektual madrasah sebisa mungkin menghindari biaya mahal (high cost); madrasah menjadikan anak didik sebagai subyek utama layanan belajar, menekankan pada pengembangan sosial dan emosional, demikian juga pengembangan akademiknya. Program pengajaran dan pengasuhan yang memungkinkan layanan pendidikan dapat diberikan secara full day, serta penampungan anak didik dari keluarga tidak mampu merupakan sebagian contoh penjabaran prinsip tersebut di MBP yang diteliti.
Kedua, simple goals, penyederhanaan tujuan-tujuan akademik madrasah. Ide dasarnya, "kurang adalah lebih" yang berarti kekurangan harus dijadikan pendorong untuk maju. Kendati sebagai lembaga pendidikan formal yang berada di bawah ponpes “tradisional”, namun impetus MBP untuk maju dan lebih modern sangat terasa, sehingga bisa meraih keunggulan kompetitif dibandingkan madrasah atau sekolah lain pada umumnya. Secara kreatif, MBP cukup berhasil memadukan antara tuntutan ponpes dengan tuntutan lembaga pendidikan formal, antara tuntutan normatif-keagamaan dengan tuntutan aktual-kehidupan. MBP menyadari betul pentingnya membekali anak didik dengan kemampuan praktis guna menunjang kelangsungan hidupnya kelak. Pengajaran bahasa asing (Arab dan Inggris) dan pelatihan aneka ketrampilan, seperti menjahit dan komputer, adalah bentuk konkret kreativitas MBP.
Ketiga, all children can learn (semua anak didik dapat belajar), sesuai dengan falsafah ponpes sebagai learning society (masyarakat belajar). MBP sanggup memposisikan diri sebagai institusi publik yang “populis”, bukan “elitis”. MBP juga memperhatikan perbedaan individual anak didik, semisal dengan memberikan layanan pendidikan I'dad atau matrikulasi bagi anak didik yang memiliki bekal kemampuan di bawah standar minimal. Kebijakan Madrasah An Nur, misalnya, memberikan materi “tambahan” untuk siswa baru Aliyah dari luar atau siswa setempat yang terpaksa tidak tinggal di ponpes adalah wujud respons terhadap keragaman kemampuan siswa. Kebijakan tersebut sekaligus bermaksud memperlonggar pengertian santri, yakni bisa meliputi santri mukim dan santri kalong. Hanya saja, demi efektivitas pendidikan, pihak Madrasah dan ponpes lebih mengidealkan kesediaan siswa dari masyarakat setempat untuk menjadi santri mukim.
Keempat, personalization, yaitu pembelajaran dipersonalisasikan untuk memaksimumkan potensi anak didik; pembelajaran tidak hanya berkutat pada transfer of knowledge, melainkan juga transfer of value; pembelajaran tidak sekedar bersifat kognitif, melainkan juga bersifat pembentukan watak dan pembinaan mental. Dalam prinsip ini, keteladanan guru, kepala madrasah, ustaz, dan pengasuh ponpes sangat diperlukan dan dipentingkan. Hubungan “personal” terasa sekali mendasari pola hubungan antara siswa dengan guru, antara santri dengan kyai (pengasuh) dalam interaksi edukatif di MBP. Dengan pola hubungan semacam ini, interaksi edukatif tidak sekedar proses transmisi pengetahuan, melainkan juga sarat dengan internalisasi nilai, bahkan juga transformasi kepribadian siswa (santri).
Kelima, student as active learner, yakni siswa (santri) memiliki volume kegiatan yang padat tidak hanya selama KBM, tetapi juga selama pengasuhan. Pembelajaran di MBP yang diteliti tidak sepenuhnya “klasikal”, dalam arti setiap siswa (santri) cuma diperlakukan dalam konteks kelas, melainkan juga “individual”: setiap siswa memperoleh giliran dan perlakuan yang relatif unik, seperti terlihat dalam pembelajaran melalui model sorogan dan simakan sejawat. Selain itu, jadwal penuh untuk kegiatan belajar mau tidak mau mengkondisikan siswa (santri) “belajar terus”, tanpa diinterupsi oleh kegiatan lain yang kurang relevan. 
Secara kelembagaan dan kurikuler MBP memiliki keunikan bila dibandingkan dengan madrasah pada umumnya. Keunikan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan MBP dalam miliu ponpes, bahkan lahir dari rahim ponpes, sehingga ia pun dituntut untuk mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh ponpes induknya. Sewajarnya, jika visi dan misi ponpes masuk ke dalam struktur kurikulum MBP, atau lazim dikenal dengan kurikulum kepesantrenan. Dalam perspektif lain, kehadiran MBP dapat pula dimaknai sebagai wujud transformasi ponpes yang sekiranya dipetakan mengenal tipe-tipe sebagai berikut:
Tabel 1: 
Model Transformasi Pondok Pesantren 
No	Model	Ciri-ciri Utama	Representasi	
1	Integrasi penuh	Watak dan sistem pendidikan pesantren salafiyah dipertahankan sepenuhnya, dan sistem pendidikan sekolah/madrasah/universitas pun diselenggarakan sepenuhnya	Pesantren Tebuireng, Nurul Jadid, Pesantren Cipasung
(Ponpes penelitian: Ponpes An Nur)	
	Integrasi selektif	Watak dan sistem pendidikan pesantren salafiyah dipertahankan, tetapi mengadopsi sistem sekolah/madrasah hanya sebagai instrumen pengorganisasian belajar, tidak mengadopsi kurikulum madrasah modern	Pesantren Maslakul Huda, pesantren Langitan	
	Integrasi instrumental	Watak dan sistem pendidikan pesantren salafiyah dimodifikasi, dengan tekanan pada bahasa, dan menggunakan sistem madrasah sbg instrumen pengorganisasian belajar (formalisasi pendidikan)	Pesantren Modern Gontor
(Ponpes penelitian: Ponpes Ibnul Qoyyim)	
	Integrasi minimal	Pesantren dimodifikasi hanya sbg instrumen pendidikan berasrama, sementara pola pendidikan yang dikembangkan berdasarkan sistem madrasah/sekolah	Pesantren Darunnajah Jakarta	
Sumber: Affandi Mochtar, Membedah Diskursus Pendidikan Islam (Ciputat: Kalimah, 2001).

Memang sejak melewati era 1970-an, pondok pesantren mengalami perubahan signifikan yang bisa ditilik dari dua sudut pandang, yaitu: (1) pesantren mengalami perkembangan kuantitas luar biasa, baik di pedesaan, pinggiran kota maupun perkotaan, dan (2) variasi program pendidikan dan pola pengelolaan (manajemen). Bermula dari dekade itu, bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan pesantren sudah sangat bervariasi yang dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe: (a) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya mempunyai sekolah keagamaan ataupun yang juga mempunyai sekolah umum, (b) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, (c) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah, dan (d) pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian. Secara umum, pondok pesantren (ponpes) tetap mempunyai fungsi-fungsi sebagai; (1) lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam, (2) lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial, dan (3) lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial. Fungsi-fungsi ponpes ini menjadi semakin eksplisit dengan eksistensi MBP di dalamnya, mengingat eksistensi MBP tidak sekedar menandai transformasi ponpes, melainkan juga menandai munculnya sistem pendidikan madrasah yang khas.

E. Penutup
Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, kesimpulan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: pertama,  sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren, kiprah madrasah-madrasah yang diteliti tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ponpes yang menaunginya.  Secara umum, hubungan madrasah berbasis pesantren (MBP) dengan ponpesnya bersifat sinergis. Artinya, perkembangan MBP sangat didukung oleh peranserta ponpes dan demikian pula sebaliknya. Hubungan sinergis ini dapat dilihat dari: (1) pola pengelolaan (manajemen) MBP yang relatif otonom, namun tetap dalam kerangka koordinasi dan konsultasi dengan ponpes, sebagai bentuk hubungan pertukaran dinamis antara MBP dengan ponpesnya, dan (2) pola pengelolaan (manajemen) MBP yang relatif otonom dan integratif, karena MBP sepenuhnya sebagai “formalisasi” pendidikan di ponpes, seperti kasus MBP KMI Ibnul Qoyyim. Dalam jenis kedua ini, ponpes lebih berperan fasilitatif terhadap pengelolaan MBP yang dinaunginya; ponpes tidak menawarkan “kurikulum” baru yang akan menjadi kekhasan MBP dan ponpes pun bukan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, MBP yang diteliti dilihat dari kurikulumnya sebagian bercorak “integrasi penuh”, yakni di satu sisi, kurikulum nasional dan model persekolahan dipertahankan sepenuhnya, dan di sisi lain, kurikulum pesantren dan pola salafiyah pun diterima sepenuhnya, seperti MBP An Nur. Berbeda dengan ini, MBP Ibnul Qoyyim nampaknya lebih condong pada corak “integrasi instrumental” (lebih tepatnya integrasi instrumental plus), yaitu watak dan sistem pendidikan pesantren salafiyah dimodifikasi, dengan tekanan pada bahasa, dan menggunakan sistem madrasah (persekolahan) sebagai instrumen pengorganisasian belajar dan lembaga pendidikan formal. 
Kedua, hubungan sinergis antara ponpes dengan MBP merupakan modal potensial bagi pengembangan sistem pendidikan di kedua lembaga tersebut. Kendati ponpes menjadi induk dari MBP, tidak berarti MBP harus diposisikan sebagai layaknya “anak bawang” yang sepenuhnya bergantung pada ponpes. Bersamaan dengan pembaruan MBP, ponpes pun dituntut mau berbenah diri dalam hal pola manajemen dan kurikulumnya, agar sinergi dapat dipertahankan secara dinamik, bahkan dialektik. Program pengasuhan yang ditangani oleh ponpes Ibnul Qoyyim, selain dukungannya terhadap program pengajaran MBPnya, merupakan bentuk sinergi yang amat fungsional. Sementara itu, penyelenggaraan lembaga pendidikan yang compatible dengan jenjang keilmuan siswa (santri), seperti dilaksanakan oleh ponpes An Nur, adalah langkah nyata untuk mengembangkan ekselensi tradisi akademiknya. Melalui hubungan sinergis semacam itu, MBP tidak sekedar mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan madrasah swasta pada umumnya, melainkan juga keunggulan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA
A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (editor), Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan, 1998.

Abdul Munir Mulkhan, “Humanisasi Pendidikan Islam”, Tashwirul Afkar (Edisi No. 11 Tahun 2001).

------------------ , Nalar Spiritual Pendidikan Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Ace Suryadi dan H. A. R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Affandi Mochtar, Membedah Diskursus Pendidikan Islam, Jakarta: Kalimah, 2001.

Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas, 2002. 

D. Sudjana S., Manajemen Program Pendidikan, Bandung: Falah, 2004.

Depag RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, Jakarta: Proyek PPLS pada Ponpes, 2003.

H. A. R Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Bandung: Cipta Cikas Grafika, 2005.

Imam Suprayogo, Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007.

Islmail SM, dkk., (ed.), Dinamika Pesantren dan Madrasah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Konvensi Nasional Kurnas Pendidikan Indonesia II, Kurikulum Untuk Abad ke 21, Jakarta: Grasindo, 1994.

Kuntowijoyo , Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

--------------------, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas, Bandung: Mizan, 2002.

Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos, 1999.

Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Jakarta: CV Amissco, 1996.

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.

----------------- , Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999.

Mochtar Buchori , Pendidikan Antisipatoris, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Musa Asy’arie, “Pendidikan Sekolah Kita Antirealitas”, Kompas (9 Juli 2002).

Muslih Usa (editor), Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ (penyunting), Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, Bandung: Rosdakarya, 1999.

Potter, W. James, An Analysis of Thinking and Research About Qualitative  Methods, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate, 1996.

Sindunata (ed)., Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah, Jakarta: LP3ES, 1994.

Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sulthon Masyhud, dkk., Manajemen Pondok Pesantren, Jakarta: Diva Putra, 2003.

Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global, Jakarta: PSAP, 2006.

Th. Sumartana, dkk., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Interfidei dan Pustaka Pelajar, 2001.