PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

KHOLIQ HADI ROHMAN, NIM. 15370065 (2020) PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA) 15370065_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA) 15370065_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Di Indonesia, jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, diikuti dengan masa transisi demokrasi yang melahirkan sejumlah tuntutan, seperti pentingnya penegakan supremasi hukum, amandemen konstitusi, otonomi seluas-luasnya, serta demokrasi yang sehat, egaliter, dan hilangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi 1998 membawa perubahan yang signifikan pada sistem pemerintahan dari otoritarianisme ke demokratis yang telah mendorong terjadinya disintegrasi negara, yang selanjutnya mengarah pada proses institusionalisasi kembali melalui amandemen. Peluang ini yang membuka ruang masifikasi pembentukan lembaga-lembaga negara baru sebagai akibat ketidak percayaaan terhadap lembaga lama, sekaligus upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan. Sementara itu demokrasi yang sehat dan tuntutan penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme diupayakan dengan menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara baru yang bersifat independen, bebas tanpa pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi dalam kehadirannya lembaga anti rasuah ini menimbulkan berbagai macam implikasi yang dialami, mulai dari implikasi institusional kelembagaan, implikasi nomenklatur kelembagaan, implikasi hubungan antar lembaga dan berbagai macam implikasi lainnya. Berangkat dari semua permasalahan yang mengemuka diatas, penulis membatasi permasalahan yang hendak dijadikan sebagai objek penelitian mengenai bagaimanakah penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca dilakukannya penataan kembali dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode library reseach, serta menggunakan siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan dalam penelitian ini, metode yang di lakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber-sumber buku, jurnal, makalah, naskah dokumen, dan karya ilmiyah lain yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian penulisan skripsi ini. Begitupun sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis dan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dilakukannya restrukturiasasi terkait dengan status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen, nomenklatur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga penguatan yuridis daripada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penguatan yuridis ini sangat diperlukan karena mengantisipasi terjadinya konflik antar lembaga negara, konflik politik, dan lain sebagainya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item