IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KAMPUNG BARU BALIKPAPAN

DIVO ABDURRAHMAN, NIM. 16340039 (2020) IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KAMPUNG BARU BALIKPAPAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KAMPUNG BARU BALIKPAPAN) 16340039_BAB I_BAB V_ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KAMPUNG BARU BALIKPAPAN) 16340039_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Latar belakang penulis membuat skripsi ini yaitu banyaknya IMB yang belum didaftarkan di daerah Kampung Baru karena letak Permukimannya di atas tanah pantai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini. Maka dari itu pokok masalah yang diangkat di dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Kampung Baru yang dimana sebagian besar wilayahnya berada di atas tanah pantai dan mengapa terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan di Kampung Baru tidak ada tindak lanjut penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis-Empiris. Kerangka teori yang diajukan dalam skripsi ini adalah Teori Sistem Hukum dan Teori Kepatuhan Hukum. Kampung Baru merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki keunikan, karena hampir semua rumah atau tempat tinggal penduduknya berada di atas tanah pantai. Bangunan gedung sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, mempunyai peranan sebagai aktifitas masyarakat untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam penerapan Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung khususnya dalam permohonan izin mendirikan bangunan masih belum ada penegakan dari pemerintah. Perda tersebut belum terealisasikan secara maksimal sampai sekarang karena banyak yang masih belum memiliki IMB khususnya di Kampung Baru. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati perda tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item