YURISDIKSI PERADILAN PIDANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) (STUDI KOMPARATIF MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN PERADILAN UMUM DI ACEH TENGGARA)

ERWANSAH - NIM. 03360184, (2010) YURISDIKSI PERADILAN PIDANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) (STUDI KOMPARATIF MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN PERADILAN UMUM DI ACEH TENGGARA). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (YURISDIKSI PERADILAN PIDANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) (STUDI KOMPARATIF MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN UMUM DI ACEH TENGGARA))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (693kB) | Preview
[img] Text (YURISDIKSI PERADILAN PIDANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) (STUDI KOMPARATIF MAHKAMAH SYAR’IYAH DAN PERADILAN UMUM DI ACEH TENGGARA))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (440kB)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0B)

Abstract

Tema penerapan hukum Islam di NAD masih menyisakan beberapa persoalan yang masih diperdebatkan keras di kalangan para pakar hukum. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa penerapan syariat Islam sebagai landasan pokok dari setiap perbuatan hukum masyarakat Aceh, tidak sesuai atau bertentangan dengan sistem hukum nasional. Adapun sebagian lainnya menyatakan bahwa Aceh sudah memiliki landasan hukum pasti terkait hal penerapan syariat Islam di NAD. Salah satu yang paling keras diperdebatkan adalah terkait dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah di samping Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah ini teridentifikasi menjadi sebagai salah satu penyebab kebingungan di masyarakat, sebab di antara kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga masuk dalam kewenangan Peradilan Umum. Aceh Tenggara dijadikan sebagai fokus tempat penelitian. Dalam rekapitulasi data yang ada, Aceh Tenggara adalah daerah paling plural dibanding semua daerah di Aceh, khususnya dalam hal kuantitas penduduk muslim dan non muslim. Dalam frame pemikiran sederhana, dengan kondisi semacam ini, maka tingkat kemungkinan terjadinya problem terkait kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan peradilan Negeri lebih rentan terjadi pergesekan. Beberapa hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini diangkat. Terdapat dua rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian ini, yaitu; Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana di NAD; dan, Bagaimana realitas penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara NAD. Penyelesaian permasalah penelitian ini disajikan dengan metode kualitatif deskriptif. Sementara Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, komparatif, dan sosiologi pengetahuan. Tiga pendekatan dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan yang terkandung dalam rumusan masalah secara menyeluruh. Oleh karenanya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisys (analisis isi). Setelah dilakukan pengkajian secara menyeluruh, penelitian menghasilkan beberapa catatan sebagai kesimpulan atau hasil akhir. Secara sistematis, hasil penelitian ini dideskripsikan melalui dua item. Pertama, Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum (Negeri) dalam menyelesaikan perkara pidana di Nanggroe Aceh Darussalam tidak berimplikasi kepada dualisme penerapan hukum antara keduanya. Aturan-aturan yang berpotensi menimbulkan dualisme hukum itu diatasi dengan aturan lain melalui prinsip lex specialis derogate legi generalis. Adapun kedua, realita penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara menunjukkan ketimpangan pelaksanaan hukum. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sejak 2003 di Aceh Tenggara tidak berjalan efektif. Ketimpangan hukum terjadi dalam penyelesaian perkara pidana di Kutacane terkait dengan kewenangan relatif yang dimiliki kedua lembaga peradilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
Uncontrolled Keywords: yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Umum, perkara pidana
Subjects: Peradilan Islam
Peradilan Islam

Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Date Deposited: 11 Sep 2012 12:35
Last Modified: 11 Sep 2012 12:39
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3961

Actions (login required)

View Item View Item