Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi DalamPengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar

HASTUTI, Proborini (2018) Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi DalamPengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar. Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 7 (1). pp. 48-68. ISSN 2302-1128

Preview	Text (Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi DalamPengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar) Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
Preview	Text (Surat Pernyataan Unggah Karya) surat-surat-pernyataan1597203352.pdf - Published Version Download (16kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai problematika eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yangkemudian semua data dihimpun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran sifat dasar putusan MK dilandasi karena kewenangan MK untuk menguji berhak melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar (the final interpretator of constitution). Hal ini berimplikasi pada putusan MK yang memunculkan posisi sebagai positive legislature yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat non-self executing. Adapun bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat non self-executing adalah ketidaksesuaian penggunaan produk hukum; disobedienceputusan MK; menghidupkan kembali norma yang telah diuji; dan pembiaran terhadap Putusan MK. Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasi putusan non self executingsupaya setiap norma hukum yang terbentuk menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terobosan hukum tersebut melalui upaya pemberian kewenangan judicial order yang terbatas kepada MK.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item