Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (UpayaMempertahankan Multikulturalisme)

Siti Ruhaini Dzuhayatin, - (2014) Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (UpayaMempertahankan Multikulturalisme). In: HUkUM yanG BerkeaDilan Dan MenyejaHTerakan: SUMBanG Saran PeMikiran UnTUk inDoneSia BarU. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pp. 58-78. ISBN 978-602-18775-5-5

Preview	Text (Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (UpayaMempertahankan Multikulturalisme)) Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (UpayaMempertahankan Multikulturalisme).pdf - Published Version Download (967kB) | Preview
Preview	Text (Surat Pernyataan Unggah Karya) surat-surat-pernyataan1597832787.pdf - Published Version Download (14kB) | Preview

Abstract

Keberhasilan Indonesia mempertahankan kesatuan dalam kemajemukan dalam tujuh dasawarsa merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dan menjadi rujukan pengelolaan kemajemukan bagi masyarakat lain. Indonesia harus menjadi model multikulturalisme setingkat Amerika Serikat, Kanada dan Australia dalam mengelola demokrasi dalam kemajemukan. Saat ini Indonesia menjadi model bagi negara Asia Tenggara dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan terpilihnya komisioner dari Indonesia sebagai ketua Komisi HAM pada tahun 2012-2014. Seperti banyak digagas oleh para penggerak multikulturalisme dan pluralisme,Bhinneka Tunggal Ika sebagai karakter bangsa Indonesia bukan semata-mata asset tetapi proyek dari mode of existence yang terus menerus harus dihadirkan’ (becoming)dari idealisme politis menjadi realitas sosiologis dari seluruh komponen bangsa. Dalamproyek kebangsaan ini, hukum harus menjadi panglima dalam mempertahankankemajemukan atau multikultural dan pluralitas dan berperan merekayasa sosial(social engineering) menuju idealisme tersebut. Oleh sebab itu, masalah inkonsistensi, disharmoni hukum dan perundangan,ethno-religiocentrism dan sikap parsialitas aparat negara dan aparat hukum sertaperilaku intoleransi, diskriminasi dan kekerasan dalam masyarakat harus dikikis.Kemajemukan sebagai karakter bangsa harus dipertahankan dalam negara yangnetral, hukum yang adil, aparat dan penegak hukum yang imparsial dan responsif serta budaya toleransi dan sikap pro-eksistensi dari masyarakat. Namun yang terpentingadalah peran negara sebagai ‘primary duty bearer’ hak-hak warga perlu terus dikuatkandengan dukungan mayoritas yang moderat yang harus berani menentang intoleransi,diskriminasi dan kekerasan dalam rangka melindungi kelompok-kelompok minoritas.Inilah hakikat dari demokrasi multikultural, majority consensus, minority right.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item