TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK DAPAT BACA AL-QUR'AN DENGAN BAIK DAN BENAR BAGI CALON PENGANTIN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3))

IBNAL FAUZI - NIM : 05350011, (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK DAPAT BACA AL-QUR'AN DENGAN BAIK DAN BENAR BAGI CALON PENGANTIN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3)). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK DAPAT BACA AL-QUR’AN DENGAN BAIK DAN BENAR BAGI CALON PENGANTIN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3)))
BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (755kB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK DAPAT BACA AL-QUR’AN DENGAN BAIK DAN BENAR BAGI CALON PENGANTIN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3)))
BAB II,III,IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Permasalahan perkawinan dalam Islam ini dibahas mulai dari pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan dan hikmah perkawinan. Hukum perkawinan Islam tidak pernah mengatur adanya penangguhan perkawinan akibat ketidakmampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan wajib mampu membaca al-Qur'an sebelum melangsungkan akaq nikah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penangguhan perkawinan terdapat dalam Pasal 11 ayat (3). Penangguhan ini ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai membaca al-Qur'an. Hal ini dilatarbelakangi oleh 1) Keinginan untuk selalu menjunjung tinggi falsafah Adat Bersandikan Syara'-Syara' Bersandikan Kitabullah. 2) Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Solok. Semua peraturan ini berfungsi untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah. Selain itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membiasakan setiap individu agar dapat membaca dan mencintai al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang kajian yang operasionalnya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Untuk melengkapi penelitian perpustakaan yang dilakukan, juga ditambahkan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan ushul fikih. Berdasarkan hasil analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (3) dapat diterima karena terdapatnya upaya kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan berdasarkan analisis maslahah mursalah. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya dalil secara terperinci di dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing : Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI
Uncontrolled Keywords: Penangguhan perkawinan
Subjects: Perdata Islam
Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (S1)
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Date Deposited: 11 Sep 2012 11:33
Last Modified: 08 Apr 2016 07:45
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4057

Actions (login required)

View Item View Item