PENETAPAN UMUR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PERNIKAHAN (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN - NIM. 04360015, (2010) PENETAPAN UMUR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PERNIKAHAN (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PENETAPAN UMUR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PERNIKAHAN (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (818kB) | Preview
	Text (PENETAPAN UMUR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PERNIKAHAN (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Fenomena kawin muda saat ini tampaknya merupakan quot;mode quot; yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tetapi dengan bergantinya tahun, makin banyak yang menentang perkawinan usia dini. Sekarang fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini malah banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Mereka bukan saja remaja desa, melainkan juga remaja-remaja di kota besar. Munculnya kasus Pujiono Cahyo Widianto atau yang lebih dikenal dengan Syekh puji, seorang pria setengah baya yang menikahi gadis belia yang belum genap berumur 12 tahun, membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana peran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mencapai tujuan pernikahan itu, dan bagaimana pula UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyikapi hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Karena itu Penulis menarik untuk mengangkat persoalan bagaimana ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan bagaimana kemungkinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat untuk mencapai tujuan pernikahan. Dengan menggunakan metode ini penyusun berusaha untuk mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Kemudian menganalisa dan mengkomparasikan untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Penyusun juga berharap adanya perbandingan yang jelas dari segi hukum dan undang-undangnya. Dengan adanya kejelasan dan sinkronisasi di antara UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun UU yang terkait dengan penetapan umur pernikahan ini, maka tujuan pernikahan bisa tercapai serta tanpa mengesampingkan juga hak-hak anak. Idealnya dalam melakukan perkawinan itu sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item