ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE)

DEVI NILAM SARI, NIM. 18203010067 (2020) ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE)) 18203010067_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE)) 18203010067_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Penelitian dalam tesis ini membahas konsep bisnis waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dan menganalisis apakah peraturan tersebut telah berperan sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak khususnya penerima waralaba yang memiliki posisi lemah dalam menjalankan operasional usaha. Mengingat semakin maraknya bisnis waralaba dan franchisor yang mewaralabakan usahanya yang masih sangat muda untuk di waralabakan, bahkan tak jarang seseorang menjual iklan berkedok waralaba untuk modus penipuan, atau pewaralaba yang tidak tanggungjawab untuk selanjutnya setelah diadakan perjanjian sehingga dinyatakan wanprestasi. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif, mengggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer dari menelaah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 serta peraturan lain yang mendukung penelitian, data sekunder melalui buku-buku tentang waralaba dan peraturan perundang-undangan, data tersier bersumber dari kamus dan jurnal hukum, peraturan pemerintah dan bahan yang bersumber dari internet. Selanjutnya data dikumpulkan melalui studi keputakaan untuk diolah dan dianalisis secara deduktif untuk dapat ditarik kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 belum memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap franchisee, meskipun telah diupayakan secara preventif dan represif dengan memberi sanksi kepada pihak yang tidak melanggar perjanjian maupun peraturan dengan sanksi peringatan tertulis, denda, pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba atau rekomendasi pencabutan izin usaha. Tidak adanya perlindungan hukum dan ketidak adilan bagi franchisee karena tidak ada aturan penentu setelahnya berkaitan pemulihan hak franchisee yang dirugikan akibat pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba, pengalihan pembayaran lisensi hak kekayaan intelektual yang digugat karena sama dengan pihak lain sebab belum tentu usahanya memenuhi kriteria waralaba, dan apabila franchisor dinyatakan pailit, upaya yang dilakukan franchisee adalah meminta kurator memberi kepastian perjanjian atau menuntut ganti rugi dengan diperlakukan sebagai kreditor konkuren yaitu pihak yang mendapat sisa dari harta pailit setelah hak kreditor separatis dan preferen. Hal ini tentunya akan memberi kerugian yang luas karena dalam perjanjian waralaba juga terdapat pekerja yang harus diperhatikan haknya yaitu dengan memberikan upah dari hasil usaha waralaba. Upaya meminimalisir resiko dan mafsadah yang lebih besar, sadd al-dzari>’ah berperan penting sebagai metode penetapan isi perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik, karena menolak kerusakan harus diutamakan daripada meraih keuntungan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item