LARANGAN LAYANAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI KASUS PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

MUHAMMAD AZIZ ZAKIRUDDIN, 17203010018 (2019) LARANGAN LAYANAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI KASUS PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

	Text (LARANGAN LAYANAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI KASUS PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) 17203010018_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB)
	Text (LARANGAN LAYANAN TALANGAN HAJI PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI KASUS PASAL 6A PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO 24 TAHUN 2016 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI) 17203010018_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Layanan talangan haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan umat muslim di Indonesia guna melaksanakan ibadah haji. Secara hukum DSN MUI memberikan tanggapan dengan mengelurakan fatwa nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Layanan talangan haji memberikan takhfif bagi calon jemaah haji, selain itu layanan talangan haji menjadi produk yang mampu membantu perkembangan perbankan syariah, tidak hanya sebatas itu, pengelolahan yang tepat oleh Kementerian Agama memberikan hasil, yang dapat dimanfaatkan guna kemaslahatan umat Islam dan khususnya calon jemaah haji. Meskipun talangan haji memberikan kemaslahatan di sisi lain talangan haji memberikan mafsadah, talangan haji dianggap sebagai penyebab meningkatnya jumlah waitting list, kemudian pemberian talangan haji oleh perbankan syariah, memberikan pergeseran makna istit}aah. Mafsadah yang ditimbulkan talangan haji menjadi faktor Kementerian Agama mengeluarkan peraturan larangan layanan talangan haji. dalam Pasal 6A Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 tahun 2016. Berdasarkan data SISKOHAT meskipun layanan talangan haji telah dilarang, peningkatan jumlah pendaftaran haji tetap meningkat setiap tahunnya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana relevansi faktor yang melatarbelakangi Pasal 6A Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap fakta yang terjadi, dan bagaimana Pasal 6A Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 dilihat dari prespektif mas}lah}ah. Jenis penelitian ini adalah library research dengan mengumpulkan data melalui literatur mengenai mas}lah}ah, regulasi dan undang-undang, dan datadata seputar haji, serta dokumentasi dan penyampaian Kementerian Agama. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif dan yuridis, serta dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari analisis tersebut disimpulakan, bahwa berberapa faktor yang melatarbelakangi Kementerian Agama mengeluarkan aturan tersebut, tidak relavan dengan fakta yang terjadi, melarang talangan haji guna menurunkan jumlah pendaftar dan mengurangi waiting list, upaya tersebut tidak efektif, adanya talangan ataupun tidak adanya talangan haji tetap meningkatkan jumlah pendaftaran ibadah haji. Namun beberapa faktor juga tepat dan relevan dengan fakta yang terjadi seperti faktor bahwa layanan talangan haji yang dilaksanakan tidak sesuai syariah. Talangan haji memberikan kemaslahatan yang besar ketika diperbolehkan, namun memberikan kemaslahatan pula ketika dilarang, sehingga pada dasarnya dapat disimpulakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama atas pertimbangan kemaslahatan, yaitu berupaya menolak kemudaratan, guna menjaga kemaslahatan atau hifdzuddin dan hifdzulmaal pada tingkat yang dharuriyyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item