BUNDO KANDUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH

ANWAR ZHAKY, NIM. 13370006 (2020) BUNDO KANDUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (BUNDO KANDUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH) 13370006_BAB-I_IV-ATAU-V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (BUNDO KANDUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH) 13370006_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Bundo Kanduang merupakan salah satu tokoh sentral dari golongan perempuan di Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan keutamaan hak-hak khusus kepadanya. Dengan keutamaan dan hak tersebut, Bundo Kanduang dalam sistem Pemerintahan Nagari direpresentasikan kepada salah satu anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai perwakilan dari golongan perempuan. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, keutamaan dan hak-hak Bundo Kanduang masih banyak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dari masyarakat karena pembahasan tentang Bundo Kanduang masih sedikit. Seakanakan Peraturan Daerah ini belum merealisasikan hak-hak perempuan, dan terdapat diskriminasi. Yang menjadi pertanyaan untuk menjawabnya apakah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari telah memberikan hak-hak Bundo Kanduang sebagaimana yang terdapat dalam sistem adat Minangkabau? Bagaimana al-‘adatul muhakkamah untuk memandang eksistensi perempuan di Minangkabau dan siyâsah dustûriyyah memandang Peraturan Daerah tersebut? Penelitian merupakan jenis library research dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan di atas dijawab menggunakan konsep al-‘adatul muhakkamah dan siyâsah dustûriyyah. Penelitian ini dimulai dengan menganalisa eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo Kanduang di Minangkabau dan melihat sejauh mana Pemerintahhan Daerah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bundo kanduang di Minangkabau memiliki kedudukan dan posisi yang menentukan di kehidupan bermasyarakat dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabung dalam institusi, serta masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan Daerah Kab.50 Kota No.2/2013 pemerintah daerah belum menetapkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materil peraturan, akan tetapi, dalam Perda ini telah terdapat segi substansi telah memenuhi hak-hak bundo kanduang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item