PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

RENO PASLAH, NIM. 1620311014 (2019) PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH) 1620311014_BAB I_ V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH) 1620311014_BAB II_ III _ IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Fenomena lembaga jasa keuangan yang sedang berkembang di Indonesia adalah financial technology peer to peer lending berbasis syariah. Lembaga tersebut menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang dipadukan dengan sistem kerja yang lebih efektif dan efesien. Peran financial technology peer to peer lending berbasis syariah adalah sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan lahan investasi bagi para pemilik modal. Di balik kemudahan bertransaksi dengan financial technology peer to peer lending berbasis syariah bukanlah tanpa risiko, apalagi praktik jasa keuangan seperti ini masih baru, yang membuatnya rentan dari segi keamanan meliputi data-data penggunanya, maupun terjadi froud and identity theft (penipuan dan identitas palsu). Selain itu bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam mengawasi praktik financial technology peer to peer lending secara keseluruhan. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif fatwa dan sosiologi hukum. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menguraikan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Lokasi penelitian penulis yaitu di bagian pengembangan dan penelitian financial technology Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Sedangkan sumber data dalam penelitian ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan, al-Qur‟ān, al-Ḥadīṡ, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Peraturan Otoritas Jasa Keungan No. 77/POJK.01/2016. Sedangkan Data skunder meliputi buku-buku tentang hukum bisnis syariah, artikel ilmiah, dan jenis karya ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan financial technology peer to peer lending, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, dalam mekanisme perusahaan financial technology peer to peer lending berbasis syariah perusahan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara Investor dan pelaku UMKM secara langsung di platform marketplace. sedangkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, mengawasi kegiatan perusahanvii financial technology peer to peer lending secara keseluruhan dan membuat aturan rekam jejak audit yang memberikan laporan secara berkala per 1 bulan dan per 1 tahun, mengatur standaritas sistem keamanan, memberikan status terdaftar dan berizin. Dalam aplikasi akad financial technology peer to peer lending berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah sah dilakukan jika sesuai prinsipprinsip syariah, dengan aplikasi akad wakālah bil ‘ujrah untuk perusahaan, dan akad-akad dalam pembiayaan di financial technology peer to peer lending berbasis syariah, seperti akad muḍārabah, musyārakah, dan akad-akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item