PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY SYARĪ’AH JĀSIR `AUDAH

KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H., NIM: 17203010002 (2019) PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY SYARĪ’AH JĀSIR `AUDAH. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY SYARĪ’AH JĀSIR `AUDAH) BAB-1_V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
Preview	Text (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY SYARĪ’AH JĀSIR `AUDAH) BAB-II_III _IV.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya, pemaksaan hubungan seksual dilarang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena hak seksualitas dalam perkawinan dimiliki oleh suami dan isteri. Meskipun terdapat peraturan yang melarang, pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri tetap terjadi di masyarakat. Pelaku pemaksaan hubungan seksual sering menggunakan pendapat yang memberikan suami hak milik atas isteri secara penuh sebagai legitimasi, dengan mengklaim pendapat tersebut adalah bagian dari budaya dan ajaran agama. Meskipun pemaksaan hubungan seksual menimbulkan banyak dampak buruk. penelitian ini mempunyai dua pokok masalah, yaitu pandangan fikih Islam dan UU PKDRT tentang pemaksaan hubungan seksual dan analisa maqāṡid syari’ah Jāsir ‘Audah terhadap hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), dengan metode analisis data deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam dan teori sistem maqāṣid asy-syarī’ah Jāsir `Audah sebagai pisau bedah analisis. Dalam metode pengumpulan data, penulis mengumpulkan data pustaka yang terbagi menjadi data primer yang bersumber dari kitab fikih dan UU PKDRT, sedangkan data sekunder bersumber pada jurnal, karya ilmiah dan buku-buku lain yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa fikih klasik memberikan kebolehan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri sebagai bentuk pemenuhan hak seksualitas, sedangkan UU PKDRT melarang dengan ancaman pidana. Dalam perspektif maqāṡid syari’ah Jāsir ‘Audah, menjelaskan bahwa dengan perpisahan antara fikih dan syarī’ah akan memperlihatkan bahwa kebolehan pemaksaan hubungan seksual merupakan ijtihad dari ulama fikih. Pemahaman nas seksualitas secara menyeluruh akan menampakkan bahwa nas seksualitas mengandung nilai kemaslahatan, kesetaraan dan keadilan. Dalam tinjauan bidang keilmuan lain seperti ilmu pengetahuan alam (kesehatan reproduksi wanita), filsafat manusia, sosial dan budaya, pemaksaan hubungan seksual akan menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, psikis, dan juga disharmonisasi dalam perkawinan. Larangan pemaksaan hubungan seksual mengandung misi kemaslahatan, yang dalam maqāṣid asy-syarī’ah tradisional disebut dengan ḍāruriyyah, yaitu hifẓ nafs (perlindungan jiwa), hifẓ nasl (perlindungan keturunan), hifẓ aql (perlindungan akal), hifẓ ird (perlindungan kehormatan). Banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat pemaksaan hubungan seksual, menjadikan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT, merupakan hukum yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, pemberian hak seksualitas kepada suami pada pendapat fikih, bisa diartikan bahwa seorang isteri tidak boleh menolak ajakan suami tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hak seksualitas suami.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item