KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI) PERPRES No. 36/2005

MANSYUR, NIM. 0137 0961 (2006) KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI) PERPRES No. 36/2005. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI) PERPRES No. 36/2005) 01370961_Bab I_V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI) PERPRES No. 36/2005) 01370961_Bab II_Bab III_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Salah satau orientasi kebijakan pertahahan untuk tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalui bebcrapa aktivitas yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dimaksud yaitu: (1) Demokratisasi berupa pengawasan terhadap pengawasan, jaminan setabilitas politik sebagai akibat demokratisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (2) Peningkatan kapasitas hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan pelaksanaannya, secant konsistcn; (3) Pemberdayaan kelembagaan yakni memperkuat administrasi, pertanahan, meningkatkan sumberdaya manusia pendukung, dan transparansi dalam proses pembuat keputusan; ( 4) Menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah berupa perumusan tanggung jawab pokok pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah. Suatu kebijakan yang dicapai dengan cara demokrasi akan lebih memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi dari pada dicapi secara tidak demokratis. Sistem kebijakn pemerintah yang di tuangkan dalam Perpres No.36/2005 adalah salah satu keingginan pemerintah untuk menegahi konflik pertanahan yang selama ini tei:jadi, akan tetapi apabila melihat isi dari Perpres itu sendiri tidak menguntungkan msyarakat pada umumnya, sehingga Perpres No.36/2005 perlu direvisi dan dikontrol secara bersama. Merujuk kepada kebijakan pemerintah Perpres No.36/2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di dalamnya banyak Pasal-pasal yang kontrovesial seperti dalam Bab III tentang ganti rugi Pasal 7 huruf c dan di dalam Bab II tentang pengadaan tanah Pasal 2 huruf masih bayak lagi pasal-pasal yang controversial. Salah satu tujuan kebijakan pertanahan yang diterbitkan berdasarkan orentasi serta tujuan dan sarana yang mendukung itu tidak aka mencapai sasaran, bila tidak diterima dan disikapi serta ditidaklanjuti oleh para pelaksananya secara konsekuen. Reformasi dalam artian perubahan pola pikir dan tinddakan para aparat pelaksana dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan serta kebijkan pertanahan dan kebijakan pemerintah seharusnya ditekankan pada kemaslahatan umat yang lebih luas, bukan dimanipulir dan dimonopoli utuk kepentingan kelompok apalagi untuk kepentingan sendiri, sehingga Perpres No.36/2005 tidak elitis. Islam sebagai agama solve of problem, nilai nilai dasar dan semangatnya bisa dijadikan landasaan atau rujuakan dalam perumusan kebijakan undang-undang atau perpres.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item