FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

HARIANTO SIREGAR, NIM: 01351591 (2006) FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM) 01351591_BAB I_V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM) 01351591_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini, bertujuan mengetahui perkara­ perkara perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu pengertian nafkah dan alasan-alasan perceraian karena faktor ekonomi, sehingga kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta masih sangan bervariatif penyebabnya. Alasan paling mendasar adalah faktor ekonomi yang menjadi rumusan masalah dan Bagaimanakah faktor ekonomi berperan sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004 dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam serta bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian dengan alasan faktor ekonomi? Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan bersumber data dari d wawancara dan hasil putusan, dokumentasi yaitu cara mengambil data dengan melihat dokumen yang ada di Kantor Pengadilan Agama meliputi data-data tertulis baik berupa catatan, dokumen, arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menjelaskan kasus di Pengadilan Agama, dan kemudian dianalisis menurut hukum perceraian dalam Islam, Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada semua tata aturan Perundang­ undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawianan pada umumnya dan alasan perceraian pada khususnya. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Faktor ekonomi sangat berperan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan faktor ekonomi tidak dijadikan sebagai dasar hukum tetapi hanya berperan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan. Menurut pandangan hukum Islam, memperbolehkan diputuskannya perkawinan oleh suami atau isteri, atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, antara menikmati secara sah hubungan seksual dan memperoleh keturunan yang sah. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka pumutusan perkawinan menjadi hal yang wajib, dengan catatan bahwa alasan-alasan perceraian sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, Alasan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian sebab faktor ekonomi adalah Pasal 39 UU No.l / 1974 in casu Pasal 19 (B.F) dan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 / 1975 Jo. Pasal 116 (FG) Kompilasi Hukum Islam. Proses -pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut: a. Tahap upaya perdamaian, b. Tahap jawab menjawab (replik duplik), c. Upaya pembuktian, d. Tahap penyusunan konklusi, e. Musyawarah majelis ,hakim.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item