TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA PENYANDERAAN (STUDI TERHADAP UU No. 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA)

FITRI RAYA NIM: 06380081, (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA PENYANDERAAN (STUDI TERHADAP UU No. 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA PENYANDERAAN (STUDI TERHADAP UU No. 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA) ) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (726kB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA PENYANDERAAN (STUDI TERHADAP UU No. 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA) ) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (302kB)

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Entah itu melalui cara-cara enghindaran pajak maupun dengan penyiasatan tertentu atau bahkan penyelundupan pajak. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpedulian wajib pajak dalam membayar pajak membuat pejabat yang berwenang terpaksa untuk menagih dengan cara-cara yang memang sudah ditetapkan di dalam undang-undang, yang salah satunya dengan cara penyenderaaan. Penelitian ini merupakan library research dan metode pendekatan yang digunakan dalam menggunakan pendekatan hukum Islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam. Yang ditunjang juga dengan literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data skunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahsan objek penelitian. Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka terungkaplah bahwa penagihan pajak dengan penyenderaan merupakan langkah akhir dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak atau penanggung pajak. Sejarah membuktikan bahwa peraturan perpajakan yang Islam terapkan cenderung lebih progresif, karena ketentuan atau peraturan yang digunakan juga lebih jelas dan keras. Sistem penyanderaan yang diterapkan menurut hemat penyusun sudah menunjukan sikap represif pemerintah terhadap kewajiban warga negara. Sehingga, penagihan pajak dengan cara penyanderaan diperbolehkan. Namun, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sistem tersebut hendaknya diperbaiki lagi dengan mekanisme yang lebih humanis. Hal ini tentunya akan memicu tingkat kesadaran rakyat yang pada saat ini masih rendah terhadap salah satu kewajibannya kepada negara sebagai menifestasi dari pembayaran pajak. Akan tetapi hal itu akan sangat sulit diaplikasikan jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Tingkat sumber daya manusia yang kurang koheren terhadap hal itu akan menjadi kendala tersendiri bagi tegaknya mekanisme yang diidealkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item