PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID (STUDI ATAS PERKARA NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)

MUHAMMAD YUSUF NIM: 02351662, (2010) PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID (STUDI ATAS PERKARA NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID (STUDI ATAS PERKARA NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)) BAB I,V.pdf - Published Version Download (339kB) | Preview
	Text (PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID (STUDI ATAS PERKARA NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (187kB)

Abstract

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia/umur untuk diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang ijelaskan dalam UU No.1 /1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang cukup pelik ditengah masyarakat.Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagai daerah yang cukup banyak ditemui ditengah masyarakatnya fenomena pernikahan dini berdasarkan catatan yang terdapat di Pengadilan Agama Mungkid Magelang. Sesuai catatan yang terdapat di engadilan Agama Mungkid, terdapat beberapa ketetapan perijinan pernikahan dini, Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pernikahan dini dapat diakuai/tidak setelah adanya izin dari keputusan hakim melalui mekanisme Pengadilan Agama. Fenomena tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perijinan pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Jawa Tengah. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan perizinan pernikahan dini pada perkara No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd ditinjau dari hukum Islam?, Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai objek kajian yang selanjutnya dilakukan analisis. Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan berdasarkan Putusan perkara No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, maka dapat diambil kesimpulan dari peneitian ini sebagai berikut :Dari seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menatapkan perizinan pernikahan dini, pada perkara No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah mengaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-petimbangan kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak (calan pengantin). Sedangkan dari perspektif hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana yang tertuang dalam ketetapannya No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd yakni mengabulkan permohonan perizinan pernikahan dini dengan alasan menjaga mahdarat dan mengambil kemaslahatan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Maka hal ini dapat dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, yakni menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan dengan bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item