TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG KPK (STUDI TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

DIMAS IBRAHIM MUKTI AJI - NIM. 03370265 , (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG KPK (STUDI TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG KPK (STUDI TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI))
BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG KPK (STUDI TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI))
BAB II,III,IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (591kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa, namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas (super body), suatu badan independen serta bebas dari intervensi manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektik, profesional dan berkesinambungan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Kelahiran KPK juga merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean goverment), KPK mempunyai kewenangan yang diatur dlam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang selanjutnya menjadi pedoman KPK untuk melakukan tugas pengusutan kasus korupsi. Namun dalam kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada KPK mengalami banyak hambatan, mulai dari kritik elemen masyarakat tentang indikasi tebang pilih dalam menangani perkara korupsi, upaya judicial review terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, adanya kriminalisasi dan mencuatnya tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Dalam Islam tidak ditemukan referensi yang tepat mengenai lembaga independen seperti KPK, tetapi secara esensi sekilas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh wilayah mazhalim, hampir ada kemiripan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Walupun wilayah lebih luas tidak hanya persoalan korupsi. Dalam teori hukum Islam tiga kategori (persyaratan) apakah sesuatu itu diakatakan sebagai sebuah Maslahah Mursalah. Pertama, harus benar-benar membuahkan maslahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Kedua, maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan. Ketiga, pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Sebuah sistem baru adanya wewenang lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi membuahkan maslahah dengan melahirkan kemanfaatan berupa peluang tegaknya supermasi hukum (law enforcment). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisa wewenang KPK dari sudut pandang Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Pada hasil penelitian, penyusun mengambil kesimpulan bahwa secara umum wewenang yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan kategori maslahah mursalah yaitu bahwa kemaslahatan tersebut sebagai sebuah kemaslahatan yang umum. Selain itu KPK bisa menjalankan wewenangnya dengan bantuan dan koordinasi pihak lain seperti Polisi dan Kejaksaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag. 2. Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Uncontrolled Keywords: Tindak pidana korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mazhalim, Maslahah Mursalah
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Date Deposited: 07 Oct 2013 02:05
Last Modified: 22 Apr 2016 02:17
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4402

Actions (login required)

View Item View Item