TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

MOH. SOHIB - NIM. 05380041, (2010) TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) BAB II, III, V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (282kB)

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari posisinya sebagai konsumen. Hampir keseluruhan aktifitas sehari-hari, manusia selalu melakukan konsumsi baik berupa barang maupun jasa. Konsumsi barang (produk) maupun jasa ini didahului dengan transaksi jual beli. Sementara itu klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan aturan sepihak yang biasa dicantumkan dalam kwitansi, faktur, bon, perjanjian atau dokumen dalam transaksi jual beli yang sebenarnya sangat merugikan konsumen. Dengan pencantuman klausula baku, posisi konsumen sangat lemah atau tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Klausula baku bila dicermati merupakan perjanjian sepihak yang seringkali merugikan konsumen dan menempatkan konsumen pada posisi tawar (bargaining position) yang lemah di hadapan pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat klausula baku yang ditentukan oleh , maka pemerintah memandang perlu memberi aturan yang jelas mengenai klausula baku, yang dituangkannya dalam Pasal 18 UUPK. Penelitian ini mengacu pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan mengenai klausula baku dan kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK serta bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalat terhadap Pasal 18 UUPK mengenai klausula baku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yang bersifat primer yaitu UUPK, al-Qur'an, al-Hadis serta kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data mengenai klausula baku dan perlindungan konsumen telah terkumpul, maka kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil penelitian bahwa poin-poin (poin 1-8 Pasal 18 UUPK) yang menjadi larangan bagi pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula baku yang dibuatnya adalah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, prinsip bermuamalat yang dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, prinsip muamalat harus berdasarkan kejelasan dan prinsip muamalat yaitu tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat dan larangan terhadap monopoli.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item