PERLINDUNGAN HUKUM ADAT TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN

FITRI LUTHFIANA IMMAWATI - NIM. 95352464, (2010) PERLINDUNGAN HUKUM ADAT TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract

ABSTRAK Dalam perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan baik terhadap seorang gadis maupun janda.Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 (1) yang mengandung suatu prinsip kebebasan kemauan yang sangat baik. Bagi umat Islam ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sungguhpun mungkin bertentangan dengan hukum fiqh mazhab Syafi'i. Al-Qur'an telah menghapuskan semua itu dengan merubah bayaran jujur menjadi bayaran mahar untuk si wanita sendiri, yang bertujuan menghapus kawin paksa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bertipe deskriptifanalitik, dan bersifat studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan dokumnetasi. Dalam menganalisa data digunakan metode analisa kualitatif dengan menggunakan pola piker induksi dan deduksi. Kawin bawa lari termasuk suatu realitas pada masyarakat adat Lampung di Metro, yang merupaka model atau alternative dalam melangsungkan perkawinan dengan menggunakan unsure paksaan di dalamnya. Dalam Hukum Perkawinan, Islam tidak mengenal adanya paksaan, karena perkawinan harus didasarkan atas kesadaran dan keikhlasan yang membebaskan dua pihak melangsungkan perkawinan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item