KRITIK FEMINISME ISLAM DALAM PENGEMBANGAN ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA

ASHABUL FADHLI - NIM. 06350007, (2011) KRITIK FEMINISME ISLAM DALAM PENGEMBANGAN ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text BAB I,V,DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (966kB)

Abstract

ABSTRAK Fiqh sebagai salah satu produk hukum Islam yang berasal dari berbagai pendapat para ulama dan imam mazab, belum selamanya bisa dianggap sesuai dan relevan dalam prakteknya. Salah satunya adalah persoalan poligami dalam pembahasan fiqh munakahat yang sangat fenomenologis dan kontroversial. Sementara itu, aturan poligami di Indonesia masih disusun atas asumsi bias gender yang menempatkan wanita pada posisi lemah dan tersubordinat oleh lakilaki. Misalnya dalam ketentuan pasal-pasal poligami dalam UU dan KHI yang cenderung menguntungkan laki-laki. Posisi perempuan belum terlihat berimbang dalam rumah tangga. Seharusnya suami bersama istri, sama-sama berperan aktif, saling melengkapi, dan saling bertanggungjawab satu sama lain. Bukan Sebaliknya, dengan memanfaatkan kelemahan pasangan sebagai alasan untuk poligami. Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur perbuatan hukum tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4, 5 serta KHI pasal 56, 57, 58. Melihat adanya relasi hukum yang kuat antara perbuatan hukum dan Undang-Undang, penyusun menemukan kesenjangan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Menanggapi hal itu, kacamata feminisme Islam akan berperan aktif dalam menyikapi ketimpangan gender tersebut. Semula pandangan feminisme ini kerap dirasakan bersebrangan dengan hukum yang telah ada. Melalui pandangan feminis Islam Indonesia, aturan dalam hukum yang ada sekarang akan terlihat lebih adil dan setara. Konteks yang mereka gunakan dalam melihat persoalan poligami pun tentunya sejalan dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian yang bersifat literatur (library research) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran feminisme Islam terhadap UU dan KHI dapat dirasionalisasikan dengan kehidupan masyarakat yang jauh dari anggapan bias gender. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan pendekatan kritis, yaitu dengan mendeskripsikan melalui nas agama dan hukum kemudian merefleksikannya melalui pandangan feminisme Islam secara kritis. Berdasarkan hasil penelitian bagaimana pandangan feminisme Islam melihat aturan poligami di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran feminisme Islam terlihat berupaya memberikan tawaran-tawaran baru dalam tubuh Undang-Undang yang nantinya diasumsikan dapat menyejahterakan semua pihak. Karena selama ini feminisme Islam beranggapan, bahwa aturan-aturan yang ditawarkan UU mengenai kebolehan poligami bagi suami kepada pihak istri terkesan melemahkan posisi perempuan, bahkan terkesan menghilangkan hak perempuan. Penyebab istri mandul atau tidak bisa melahirkan keturunan merupakan senjata utama untuk melemahkan perempuan yang akan dimadu. Oleh karena itu, aturan poligami tersebut perlu dikaji ulang dengan sebuah inovasi baru. Jika tidak, akan menghasilkan poin yang sangat berujung dilematis bagi perempuan, dan tidak untuk laki-laki, yakni perceraian dan poligami , atau keterpaksaan untuk dimadu karena keterbatasan dan ketergantungan istri terhadap suami karena alasan ekonomi. Sungguh hal itu sangat ironis sekali. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item