PANDANGAN SIYASAH TERHADAP TRANSFORMASI PERAN TEUNGKU DAYAH DALAM PERPOLITIKAN ACEH

JENIUS KHADAFI - NIM. 04370073, (2011) PANDANGAN SIYASAH TERHADAP TRANSFORMASI PERAN TEUNGKU DAYAH DALAM PERPOLITIKAN ACEH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (928kB)

Abstract

ABSTRAK Konflik yang berkepanjangan membuat Aceh kerap menjadi perbincangan di berbagai event global dan selalu menarik untuk dikaji. Penandatanganan Nota Kesapahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia atau lebih dikenal dengan Perdamaian Helsinki, salah satu amanahnya adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dimana khusus untuk Aceh dalam Pilkada 2006 dibolehkannya hadir calon Independen (kandidat non partai) bagi pimpinan daerah dan juga adanya pembentukan Partai Lokal untuk Pemilu legislatif 2009. Sebagai salah satu kelompok penting dalam masyarakat Aceh, Teungku Dayah ikut mengambil bagian dalam dunia ini yaitu keterlibatannya dalam politik praktis, baik dalam Pilkada Aceh 2006, Pemilu legislatif Aceh 2009, maupun dalam Pilpres Indonesia 2009. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini memfokuskan permasalahan pada: 1) Bagaimana peran Teungku Dayah dalam dinamika perpolitikan di Aceh pasca perdamaian Helsinki dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya transformasi peran tersebut? dan 2) Bagaimana pandangan siyasah terhadap transformasi peran Teungku Dayah dalam politik di Aceh pasca perdamaian Helsinki? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan yakni dengan wawancara langsung dengan informan untuk usaha memahami realitas transformasi peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis, dimana penulis melihat lebih jauh sejarah peran ulama dan Teungku Dayah dalam masyarakat Aceh, kemudian di korelasikan dengan transformasi peran mereka dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki. Setelah data-data terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara deskriptik analitik dengan proses berpikir secara deduktif maupun induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa transformasi peran Teungku Dayah terhadap keterlibatannya dalam politik di Aceh pasca perdamaian Helsinki tak lain karena kalangan Dayah melihat penyelenggaraan syari'at Islam (SI) di Aceh belum membuahkan hasil yang memadai atau dapat dikatakan masih jalan di tempat, kalangan Teungku Dayah selama ini merasa ditekan, dimarginalkan, bahkan terkesan dianaktirikan oleh pemerintah, Teungku Dayah tidak ada peran secara substansi. Kedekatan Teungku Dayah yang sangat intim dengan masyarakat Aceh kehadirannya sangat dinanti di setiap wilayah yang dipengaruhinya karena mereka dinilai kelompok yang sangat mampu untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh. Al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah fundamen (ashlu) dan kekuatan politik adalah penjaganya. Untuk menjaga agama dari kehancuran maka dibutuhkan suatu kekuatan politik. Kekuatan politik takkan mampu menjaga agama kalau tidak diisi oleh orang-orang yang memahami agama. Landasan inilah yang diambil kelompok Teungku Dayah untuk terjun dalam ranah politik, semuanya adalah bagian dari keinginan besar kalangan Dayah dalam mewujudkan syari'at Islam di Aceh secara kaffah. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item