PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Downloads

Downloads per month over past year

R. AHMAD NOOR - NIM. 06370022, (2011) PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img] Text (PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)
BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1639Kb)
[img] Text (PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (927Kb)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg

Download (0b)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg

Download (0b)
[img] Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes)
indexcodes.txt

Download (0b)
[img] Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes)
indexcodes.txt
Restricted to Repository staff only

Download (0b)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka diperlukan upaya luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan Penyadapan yang masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang semakin canggih alat yang digunakan para koruptor dalam melakukan korupsi seperti mengunakan media telepon. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai wewenang penyadapan oleh KPK dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menjelaskan dengan jelas tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang penyadapan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya alasan pembenar (asb amp;#257;b al-Ib amp;#257;hah) karena penyadapan ini ditujukan untuk pemberantasan korupsi bukan yang lain. Penyadapan akan dilaksanakan jika telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Penyadapan merupakan suatu kebutuhan a amp;#7693;- amp;#7693;ar amp;#363;riyyah sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag. 2. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wewenang penyadapan oleh KPK
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah > Jinayah Siyasah
Depositing User: Users 1 not found.
Date Deposited: 26 Sep 2013 01:59
Last Modified: 26 Sep 2013 02:02
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5262

Actions (login required)

View Item View Item