TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA NGRECO, KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO)

NUR WAHID YASIN - NIM. 04350122, (2011) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA NGRECO, KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA NGRECO, KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA NGRECO, KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO)) BAB II, III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (990kB)

Abstract

Peminangan merupakan tatacara pendahuluan menuju ke jenjang perkawinan. Masa pasca liru kalpika ini disebut dengan masa pertunangan. Jarak antara masa pertunangan dengan perkawinan adakalanya mingguan, bulanan atau bahkan tahunan. Semakin pendek jarak keduanya semakin baik, sebaliknya semakin jauh jarak keduanya makin rawan dengan hiruk-pikuknya masalah. Konflik dalam masa pasca peminangan sangatlah beragam dari yang kecil hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berakibat fatal yaitu pemutusan peminangan (tidak jadi melangsungkan perkawinan). Jika faktor pembatalan peminangan itu logis dan syar'i tentu tidak menjadi soal, namun jika sebaliknya, misalnya pemutusan peminangan sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih baik dari peminangan sebelumnya, ini menimbulkan masalah. Masyarakat desa Ngreco sebagai bagian dari masyarakat Jawa memiliki kebijakan sendiri di dalam mengatasi dan mengantisipasi problem di atas. Di daerah ini berlaku kesepakatan ditetapkannya sanksi bagi pihak yang membatalkan peminangan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dari tinjauan agama maupun adat. Sementara dalam al-Qur'an maupun hadis} tidak ditemukan bahasan tentang sanksi pembatalan peminangan sebagaimana dimaksud. Dari latar belakang di atas penyusun mengadakan penelitian dalam upaya mengungkap bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - sosiologis, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam untuk menemukan status hukum terhadap sanksi pembatalan peminangan dalam hal ini adalah us}ul fiqh. Dengan memprioritaskan pada pertimbangan dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Sanksi pembatalan peminangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan peminangan, mengantisipasi dan menahan laju konflik yang timbul akibat pemutusan peminangan. Sanksi pembatalan peminangan yang dikelola secara profesioanl dapat menjadi jalan tengah sehingga gangguan terhadap kebutuhan d}aruriyyat dapat diatasi. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan teori maslahah dan sad az-zari'ah. Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga pelaku ataupun korban pembatalan peminangan disertai dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian ditemukan data bahwa sanksi pembatalan peminangan dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah setelah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Dengan teori sad az-zari'ah penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan sebagaimana disampaikan di atas diperbolehkan menurut hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item