KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM RUU HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

JAMALUDIN NUR APRILYNO - NIM. 06350070, (2011) KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM RUU HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Pencatatan perkawinan adalah suatu unsur yang sangat penting dalam suatu pernikahan, karena dengan mencatatkan pekawinan, kedua pasangan suami istri mempunyai bukti otentik setelah mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan fungsi dari bukti otentik tersebut adalah untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak apabila terjadi sengketa penikahan mereka. Pada awal tahun 2010 pemerintah telah merancangkan suatu draft yang bernama RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dalam draft tersebut berisi hukuman bagi pelaku nikah campuran, nikah mut'ah, pelaku poligami dan nikah sirri. hukuman yang akan diterapkannya pun bervariasi dan memberatkan bagi pelakunya, kerana tujuan pemerintah adalah untuk membuat efek jera bagi. Diantara hukumannya yang akan diterpkan oleh pemerintah adalah denda mencapai Rp 500 juta bagi pelaku kawin campuran, dan bagi pelaku nikah sirri, nikah mut'ah dan poligami adalah hukuman yang bervariasi yakni pidana kurungan mulai dari enam bulan hungga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga maksimal Rp 12 juta. Akan tetapi fakta dimasyarakat beragam pandangan dan respon mengenai RUU tersebut. Bahkan mayoritas masyarakat menolak adanya RUU tersebut untuk di sahkan hingga melakukan demo turun ke jalan untuk menolak RUU tersebut di sahkan. Hal tersebut menjadikan pertanyaan besar bagi penyusun untuk meneliti mengapa RUU tersebut menjadi banyak penolakan di masyarakat? apakah masyarakat tidak mau untuk haknya dilindungi oleh pemerintah? Berangkat dari pertanyaan tersebut penyusun tertarik untuk meneliti persoalan tersebut, dalam hal ini penyusun melakukan penelitian kepada mahasiswa syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Karena mahasiswa juga adalah bagian dari masyarakat yang sangat menarik penyusun untuk meneliti pendapat-pendapat mereka. Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengkonsenkan penelitiannya pada hukuman bagi pelaku nikah sirri, dalam hal ini penyusun berusaha menjelaskan bagaimana pernikahan yang baik menurut syari'ah maupun hukum positif yang tidak menimbulkan permasalahan baru setelah terjadinya pernikahan. Dari penelitian yang penyusun lakukan dengan metode penelitian lapangan yakni melakukan penyebaran quisioner dan sekaligus didalamnya ada proses wawancara kepada responden mengenai RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan menjadi penting untuk segera disahkan, karena dapat melindungi kaum wanita dan anak-anak dari hasil pernikahan. Akan tetapi mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tidak setuju apabila penerapan pidana dilakukan, melainkan lebih cocoknya adalah sanksi administrartif bagi pelakunya dan sanksi denda bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. Drs. Supriatna, M.Si. 2. Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
Uncontrolled Keywords: sanksi pidana, perkawinan yang tidak tercatat, RUU hukum terapan
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:49
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6141

Actions (login required)

View Item View Item