AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

MOHAMMAD SOLIKIN - NIM. 08360012-K, (2011) AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Menurut adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, perkawinan pada lazimnya dilakukan dalam satu majelis. Tetapi dengan semakin bertambah majunya tekhnologi, terutama di dalam hal ini tekhnologi komunikasi, timbul suatu hal yang menarik dalam masyarakat Indonesia saat ini, yaitu mengenai perkawinan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi khususnya media teleconference. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media teleconference dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dapat di identifikasikan masalah yaitu Bagaimanakah pengaturan perkawinan yang dilakukan melalui media teleconference, Bagaimanakah prosedur perkawinan yang dilakukan melalui media teleconference kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, serta Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan melalui media teleconference. Metode Pendekatan utama yang dilakukan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif berupa penilaian kepustakaan, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai penunjang dilakukan metode penelitian secara normatif. Alat penelitian yang dipakai adalah metode interpretasi atau metode penafsiran. Dalam hal ini penulis memakai metode Interpretasi Teologis dan atau dinamakan juga interpretasi sosiologis, juga penafsiran secara geografis, sistematis, otentik, dan restriktif. Data dianilis dengan cara Kualitatif Yuridis. Berdasarkan hasil penelitian merupakan suatu hal yang riskan (bahaya), apabila perkawinan telah dilakukan atau dilangsungkan melalui media telekomunikasi (teleconference), tetapi dianggap tidak sah secara hukum positif disebabkan ketiadaan bukti yang mendukung telah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Dikatakan riskan karena perkawinan tidak saja hanya dilakukan secara agama tetapi harus pula sah menurut hukum positif. Oleh sebab itulah perlu kiranya suatu bukti berupa surat nikah (akta nikah) yang dapat mendukung sahnya perkawinan yang telah dilakukan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap keduanya, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya dapat terlindungi. Perkawinan melalui pemanfaatan media telekomunikasi merupakan perkawinan yang sah. Sepanjang semua syarat formil dan materiil perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama) yang bisa diartikan bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pulalah di mata undang-undang. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. DR. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag. 2. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Uncontrolled Keywords: akad nikah via teleconference, fiqih mazhab, hukum positif Indonesia
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:49
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6165

Actions (login required)

View Item View Item